Rifai

Rifai

PANGKEP -- Dari 65 desa di Pangkep, saat ini tak ada lagi desa yang sangat tertinggal dan tertinggal.

Berdasarkan status indeks desa membangun (IDM) tahun 2022, status desa di Pangkep masuk klasifikasi berkembang, maju dan mandiri.

Kepala dinas pemberdyaan masyarakat dan desa (DPMD), Djajang Andi Abbas, di Pangkep saat sebanyak 41 desa berkembang, 22 desa maju dan 2 desa mandiri.

"Kami tidak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal, yang kita punya di Pangkep desa berkembang, maju dan mandiri,"ujarnya.

"Tahun lalu, kita cuma ada satu desa mandiri. Tahun ini sudah ada dua desa mandiri. Kita terus push dan targetkan menjadi empat desa mandiri tahun ini,"tambahnya.

Guna terus meningkatkan status desa berdasarkan IDM, DPMD melaksanakan eskpose status perkembangan desa.

Ekspose ini kata Djajang, desa dapat mengetahui posisi statusnya. Melalui ekspose ini pula, desa dapat mengetahui kinerja dan tingkat keberhasilan. Serta, dapat mengetahui program-program dan langkah yang harus dilakukan jika ini meningkatkan status.

"Dengan mengekspose ini, kita tahu tingkat kinerja desa. Meskipun diluar dikatakan desanya berhasil tapi angka IDM tidak bergerak maka itu tidak berhasil. Tolok ukur keberhasilan desa ada pada IDM,"imbuhnya.

Sekretaris DPMD Sulfadli menambahkan, IDM ini merupakan salah satu indsliktor capaian RPJMD kabupaten Pangkep

"Alhamdullah tahun ini telah mencapai target kinerja,"katanya.

Pertemuan dihadiri oleh kepala desa se kabupaten Pangkep, di ruang rapat lantai 3 kantor bupati Pangkep, Selasa (24/5/22).

Dibuka oleh asisten 1 Pemkab Pangkep, kepala dinas Kominfo SP, Bappelitbangda, camat dan pendamping desa. (Mcpangkajene)

PANGKEP  Sebanyak 175 calon apartur sipil negara (CASN) Pangkep formasi tahun 2021 akan mengikuti latihan dasar (latsar).

Pembukaan latsar CASN formasi tahun 2021 dilaksanakan di ruang pola kantor bupati Pangkep, Selasa (24/5/22).

Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Pangkep, Farmawaty menerangkan, latsar CASN ini bertujuan untuk  membentuk karakter CASN agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi melalui latsar ini, CASN dibentuk mulai dari karakter, disiplin, integritas dan mampu bekerjsama dalam menyelesaikan pekerjaan untuk peningkatan kinerja OPD,” jelasnya.

Lanjut Farmawaty, terpenting dari latsar ini diharapkan agar ASN mampu menerapkan ASN berAKHLAK dalam melaksanakan tugas.

CASN akan menjalani latsar selama tiga bulan, dari 23 Mei hingga 9 September di KMP LAN Makassar.

Latsar CASN ini dibagi menjadi lima angatakan, dilaksanakan secara online dam offline.

“Mudah-mudahan setelah latsar, mereka dapat betul-betul memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi untuk mendukung misi visi Pangkep Hebat,” imbuhnya.

Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar, Andi Taufik menyampaikan, kerjasama merupakan implementasi MoU antara Pemkab Pangkep dan KMP LAN. 

Peserta akan mengikuti pelatihan selama 74 hari. 44 hari untuk belajar online, peserta juga akan belajar secara terprogram dibimbing dan tidak dibimbing. Dan program kelas.

“Setelah itu, ada waktu 30 hari untuk mengimplementasikan membuat rancanagan apa yang mereka akan perbaiki,” ucapnya.

Pangkep kabupaten pertama yang melaksanakan latsar. Serta angkatan pertama yang akan menggunakan PerLAN nomor 1 tahun 2021 tentang pembelajaran blandid learning

“Semoga mereka menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya,” katanya. (Mcpangkajene)

PANGKEP -- Pemerintah desa dan kelurahan, diharap menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting.

Dijelaskan Hj Herlina dalam penanganan stunting, pemkab Pangkep menjalankan inovasi program Mega Macca.

Mega Macca ini lanjutnya, menjadi pemersatu bagi semua OPD yang punya program penanganan stunting. OPD yang punya program hingga tingkat desa, akan disatukan dan dikoordinir oleh tim tingkat kabupaten.

Selanjutnya, program-program itu akan ditindak lanjuti oleh kecamatan hingga tingkat desa - kelurahan.

"Karena yang paling penting, program pelaksanaan penanganan stunting ada di tingkat desa kelurahan. Kita berharap, ada komitmen bersama oleh OPD, camat, desa dan lurah untuk penanganan stunting,"ucap kepala dinas kesehatan Pangkep, Hj Herlina.

Penanganan stunting, bukan hanya dilakukan pada lokus yang ditentukan. Akan tetapi, dilaksanakan pada 103 desa- kelurahan. Akan tetapi, ada desa - kelurahan yang menjadi lokus prioritas.

"Lokus prioritas ini, desa - kelurahan yang tinggi angka stuntingnya. Makanya, mendapat perhatian yang lebih besar,"tambahnya.

Dalam penanganan stunting, ada delapan aksi yang harus dilakukan. Saat ini sudah memasuki aksi ketiga, yaitu rembuk stunting.

Rembuk stunting ini bertujuan untuk untuk merembukkan program yang akan dilaksanakan setahun kedepan dalam penanganan stunting.

Hasil rembuk akan ditindaklanjuti pelaksanaannya hingga desa - kelurahan dan dipantau oleh Bappelitbangda sebagai pemersatu.

Rembuk stunting dihadiri oleh bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) di gedung Dewakkang, Bungoro, Senin (23/5/22).

Dikatakan MYL, program yang sudah direncanakan sebelumya agar diimplementasikan di desa - kelurahan.

Sehingga, diharapkan agar semua pihak terkait bekerjasama untuk menekan angka stunting.

"Data sudah ada kita pegang, tapi apa perlakuan kita dalam penanganan stunting. Olehnya itu, hari ini kita rembuk dan hadirkan pembicara agar kita dapat menekan angka stunting di wilayah masing-masing,"ucapnya.

Rembuk stunting, turut dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah (Mcpangkajene).

PANGKEP — Pemerintah kabupaten Pangkep target peningkatan indeks reformasi birokrasi. Sebelumnya, indeks reformasi birokrasi Pangkep berada pada kategori CC.

“Tahun ini kita targetkan naik menjadi kategori B,”ujar kepala bagian organisasi pemkab Pangkep, Hasbi Kasim.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, ada tiga hal yang harus dibenahi untuk menaikkan kategori indeks reformasi birokrasi.

Pertama, pemenuhan dokumen dari setiap kegiatan harus diperkuat. Kedua, pengarsipan dokumen dan ketiga budaya kerja dan proses kerja harus diperbaiki.

Olehnya itu, pemkab Pangkep melaksanakan sosialisasi rencana kerja reformasi birokrasi, di lantai 3 sekretariat daerah Pangkep, Senin (23/5/22).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari PermenPAN RB nomor 25 tahun 2019. Setiap perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap progres reformasi birokrasi. (Mcpangkajene)

Pangkep – PT Semen Tonasa memberikan bantuan sebanyak 2 ton beras untuk masyarakat Pulau Doang-Doangan Caddi dan Pulau Bangko-Bangkoang yang berada di Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas.

Selain membagikan bantuan beras, PT Semen Tonasa menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka pemberian obat untuk pencegahan filariasis atau kaki gajah yang masih terdapat di dua pulau terluar Kabupaten Pangkep tersebut.

Tim yang bertugas dari tanggal 12 hingga 18 Mei ini terdiri dari dokter Kementerian Kesehatan Jakarta, personil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Pangkep, perawat dan bidan Puskesmas Kalmas, serta personil dari pihak TNI Kodim 1421 Pangkep dan Tim dari PT Semen Tonasa sendiri.

Untuk menuju ke salah satu pulau terluar Pangkep ini, tim harus menempuh perjalanan selama lebih dari 18 jam menggunakan kapal untuk tiba di Kepulauan Desa Kanyurang. Usai membagikan obat dan bantuan beras di pulau Doang Doangan Caddi, para tim selanjutnya menuju pulau Bangko-Bangkoang.

Di dua pulau tersebut, sekitar ratusan masyarakat dari puluhan Kepala Keluarga yang mendapat bantuan beras dari PT Semen Tonasa.

GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa Andi Muhammad Said Chalik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam pemberantasan filariasis di Kabupaten Pangkep.

“Pemberian bantuan berupa beras ini, merupakan bentuk support Semen Tonasa kepada Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep, dalam rangka pemberantasan filariasis yang cukup banyak diderita oleh masyarakat kepulauan,” kata Andi Muhammad Said Chalik Minggu (21/5/2022) kemarin.

“Hal ini sejalan dengan program TJSL kami yaitu Tonasa Sehat. Di mana program ini secara khusus menyasar pada aktivitas-aktivitas yang mendukung perbaikan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan. Bahkan, kali ini pun tidak sekedar masyarakat yang berada di daratan, namun kami juga menjangkau hingga warga kepulauan terluar Pangkep yang berjarak 20 jam lebih dari daratan.” tambah Andi Muhammad Said Chalik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Herlina, mengapresiasi kepedulian PT Semen Tonasa terhadap masyarakat Pangkep.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari PT Semen Tonasa dalam kegiatan pemberantasan penyakit kaki gajah di masyarakat kepulauan ini. Dan ini memang bukan yang pertama kalinya PT Semen Tonasa terlobat aktif mendukung dan membantu kami. Kami yakin, bantuan yang dibawa oleh Semen Tonasa ini dapat membantu percepatan pemberantasan filariasis di Kabupaten Pangkep.” ungkapnya. (Mcpangkajene)

Pangkep – Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun angaran 2021 yang diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel), Paula Henry Simatupang di kantor BPKP Sulsel, Sabtu (21/5/2022) kemarin.

Pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP yang diterima oleh Pemkab Pangkep itu merupakan yang ke-11 kali, dan 10 kali secara berturut-turut dari BPK.

“Hari ini kita hadiri penyerahan opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK. Opini WTP ini yang ke 11, dan 10 kali berturut-turut. Ini merupakan penghargaan dan pengakuan dari BPK atas prestasi,” ujar Syahban Sammana usai menerima LHP LKPD.

Atas capaian WTP ke-11 ini, kata Syahban, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Khususnya DPRD dan OPD.

Saat menerima LHP LKPD, Syahban didampingi Wakil Ketua DPRD Pangkep Sofyan Razak, sekretaris daerah (Sekda) Pangkep Hj Suriani, Asisten III Pemkab Pangkep Risnawaty Sakkirang, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BKAD) Asri, Kadis Kominfo SP Syamsurya Syam dan sejumlah staf BKAD.

Senada dengan Syahban, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Asri mengatakan, keberhasilan Pangkep meraih WTP ke-11 ini tak luput dari perhatian lebih pimpinan OPD, arahan bupati dan wakil bupati, serta kerja sama dengan pimpinan dan anggota DPRD Pangkep.

“Ini penghargaan ke-11, dan 10 diantaranya kita raih secara berturut-turut. WTP adalah kewajiban Pemda untuk meraihnya, tetapi sekaligus menjadi prestasi tersendiri bagi yang mendapatkannya,” ujar Asri.

Dia menambahkan, adapun catatan-catatan dari BPK akan segera ditindaklanjuti demi mempertahankan WTP kedepan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) mengatakan, capain opini WTP ini berkat hasil kerjasama yang baik dari semua element pemerintah dengan target tujuan dapat membuat birokrasi yang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, namun tidak melupakan administrasi keuangan yang harus baik pula.

Meskipun meraih opini WTP sambung MYL, tidak menjamin suatu daerah sudah sempurna. Akan tetapi tetap ada masalah yang harus diselesaikan.

“Maka dari itu diikatakan opini, karena secara keseluruhan walaupun tidak sempurna Pangkep bisa menyajikan data-data dalam pengelolaan keuangannya,” kata MYL.

Terkait sejumlah catatan BPK, MYL berjanji bersama timnya akan segera menyelesaikannya.

Diketahui, Pangkep menerima opini WTP tahun 2005. Dan 10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2021. (mcpangkajene)

Page 1 of 27
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree