PANGKEP TV, Pangkep - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat tidak ragu lagi dengan vaksinasi Corona. Doni menilai pengorbanan Presiden Jokowi menjadi yang pertama divaksinasi COVID-19 luar biasa.

"Kita sederhana Pak, Bapak Presiden saja sudah divaksin Pak. Artinya, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang telah bersedia menjadi orang pertama divaksin kalau ada risiko, Pak, itu tidak mungkin, dan seorang kepala negara itu proteksi keamanan, proteksi kesehatannya itu luar biasa Pak." kata Doni Monardo dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Doni mengatakan sejauh ini tidak ada gejala yang dirasakan oleh sejumlah orang yang telah disuntik vaksin, termasuk Presiden Jokowi. Untuk itu, menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan vaksin.

"Jadi sebelum Bapak Presiden itu mendapat vaksin, maka ada sejumlah pihak yang telah dilakukan sebelumnya. Dan mereka kami mintain pendapat dan masukannya. Tidak ada satu pun yang mengalami gejala sampai hari ini, Pak, sehingga Bapak Presiden telah divaksin dan ini tidak ada alasan lain bagi kita, untuk tidak percaya," ucapnya.

"Mohon dalam forum ini siapa pun yang berusaha untuk membuat rakyat tidak percaya harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan," sambung Doni.

Diketahui, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan vaksinasi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Corona dengan perlindungan yang diberikan vaksin itu sendiri.

"Vaksinasi COVID-19 penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus Corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita, dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi," jelas Jokowi seperti yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1).

Sumber: Infopresiden.com

PANGKEP TV, Jakarta - Pemerintah memulai program vaksinasi nasional Covid-19 secara gratis hari ini, Rabu (13/01/2021), sebagai upaya untuk keluar dari pandemi yang tengah melanda. Sebagai penerima vaksin pertama adalah Presiden RI Joko Widodo.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan vaksinasi adalah upaya untuk melindungi diri sendiri sekaligus seluruh umat manusia di dunia.

“Pesan saya hanya satu kepada teman-teman saya rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia,” ujarnya di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/01/2021).

Melalui vaksinasi, ungkap Menkes, diharapkan segera tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan vaksinasi kepada 70 persen dari populasi masyarakat.

Menteri Budi Gunadi berharap dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap program ini.

“Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19,” pungkasnya.

PANGKEP TV, Jakarta - Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap. Sambil menunggu izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah dosis vaksin mulai didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin Covid-19 tersebut.

“Yang pertama disuntik nanti saya untuk menunjukkan bahwa vaksinnya aman. Presiden dulu yang disuntik sehingga semua menjadi yakin bahwa vaksinnya ini aman dan halal,” ujarnya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (06/01/2021).

Kepala Negara sempat menanyakan kepada para penerima bantuan yang hadir soal kesediaan mereka untuk menerima dan mengikuti program vaksinasi gratis ini. Tak satupun dari mereka yang menyatakan menolak mendapatkannya.

“Itu yang benar, karena untuk seluruh Indonesia minimal 70 persen itu harus divaksin. Setelah kita hitung ketemunya 182 juta orang harus divaksin,” tutur Presiden.

Pelaksanaan program vaksinasi massal ini memang diakui Presiden bukan pekerjaan yang mudah. Namun, dengan upaya dan kerja keras, Kepala Negara yakin bahwa pihaknya mampu melakukan ini.

Hal itu berangkat dari keyakinan bahwa pemulihan ekonomi nasional amat bergantung dengan bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini dilakukan. Vaksinasi merupakan jalan utama bagi pengendalian tersebut yang juga akan dilakukan oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

“Kita berdoa bersama-sama agar semuanya segera bisa normal kembali. Ekonomi normal dan usaha Bapak atau Ibu kembali normal seperti sebelumnya. Itu kehendak kita semua,” tandasnya.

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap, kerja keras pemerintah akan membuah hasil manis dalam penanganan COVID-19. Sehingga, dalam beberapa waktu ke depan kondisi Indonesia akan menjadi normal seperti sediakala.

"Suatu hari kita akan kembali. Insyaallah segera akan kembali ke keadaan normal," ujar Presiden Joko Widodo ketika membagikan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, Jumat (8/1/2021).

Menurut dia, penanganan COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan secara komprehensif. Sehingga, dampak negatif dari wabah global ini dapat segera diatasi secara optimal di berbagai bidang.

Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan vaksinasi massal dan menyalurkan berbagai stimulus bagi masyarakat terdampak. Keduanya, merupakan faktor penting yang akan membawa perubahan signifikan dalam peperangan melawan COVID-19.

Pertama, pemerintah segera melakukan vaksinasi secara massal di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah akan menyuntikkan secara massal vaksin tersebut kepada sebanyak 182 juta rakyat.

Setiap masyarakat yang mendapatkan jatah vaksin sebanyak dua kali. Maksudnya, setiap individu mendapatkan dua dosis vaksin yang akan disuntikkan. Supaya vaksin dapat efektif melindungi diri dari virus tersebut.

Harapannya, akan tercipta kekebalan komunal yang tersebar di pelosok daerah. "Bisa dibayangkan hampir 400 juta dosis vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak. Bentuknya adalah bantuan secara tunai. Contohnya, Bantuan Modal Kerja sebesar Rp2,4 juta yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan pemberian bantuan tersebut, pelaku UMKM melakukan kegiatan berdagang sehari-hari. Supaya para pelaku tersebut dapat bertahan di tengah kondisi saat ini.

"Kondisi seperti ini tidak ada yang menyerah. Tapi harus tetap berusaha keras dan bekerja keras agar bisa bertahan dalam kondisi yang sangat sulit ini," imbuhnya.


Sumber: Infopublik.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021). Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya menyatakan PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir Masamba, Luwu Utara. Bantuan sembako diserahkan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden bersama Paspampres.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, bantuan diserahkan langsung di posko penanganan darurat bencana alam, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Rabu 22 Juli 2020.

Sebanyak 3.000 paket sembako bantuan Presiden secara simbolis diserahkan kepada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Turut hadir dalam penyerahan ini Ketua DPRD Luwu Utara Basir dan Komandan Korem 142/Taroada Tarogau Brigjen TNI Firman Dahlan.

Secara keseluruhan, bantuan sembako yang dikirimkan berjumlah 10.000 paket. Tiap paket bantuan sembako terdiri atas beras sebanyak 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, dan teh celup 1 kotak.

Selain paket sembako, diserahkan juga 900 paket bantuan yang terdiri atas selimut, sarung, susu balita, handuk dewasa, dan popok balita.

Sebelumnya, banjir bandang melanda Masamba, Luwu Utara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan jajarannya untuk turun menangani dampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

"Dari Jakarta saya telah memerintahkan Menteri PUPR untuk segera turun ke Luwu Utara bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD setempat melakukan upaya penanganan darurat dan segera memulihkan kondisi Masamba," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana tersebut. Jokowi juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

"Saya menyampaikan dukacita yang dalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana ini dan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi-Nya kesabaran dan kekuatan," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 142/Taroada Tarogau Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, yang menjadi tantangan bagi aparat di lapangan adalah penyaluran bantuan pada saat situasi pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, termasuk wilayahnya.

"Memang dalam kondisi Covid-19 yang kita hadapi sekarang ini, kita harapkan tidak terjadi pandemi baru ataupun klaster baru yang terjadi. Yang paling rawan adalah tempat pengungsi. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah mengatur pengungsi sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.


Sumber: Infopresiden.com

Page 1 of 3

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id