PANGKEP TV, Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan sangat bergantung pada kondisi pandemi Covid-19. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman mengatakan dengan demikian maka Pilkada bisa kembali mundur dari rencana Desember 2020 jika pandemi corona belum berakhir, maka Pilkada bisa ditunda lagi dari rencana Desember 2021.

Menurut Arief, KPU sudah menyusun dua skenario baru yaitu menunda Pilkada pada Maret 2021 atau September 2021. Ini dilakukan karena KPU tak bisa memperkirakan bencana ini akan selesai kapan, maka KPU keluarkan opsi berikutnya.

"Apabila tidak selesai dalam waktu yang kita perkirakan, maka diberi opsi dua: Maret 2021, kalau tak selesai juga, maka opsi kedua September 2021," ucap Arief Budiman dalam diskusi online, dikutip dari kumparan .com , Minggu 17 Mei 2020.

Arief menyebut, pertimbangan penundaan jadi Maret 2021 atau September 2021, salah satunya status tanggap darurat corona yang ditetapkan BNPB hingga 29 Mei 2020. Dalam hal ini, Pilkada bulan Desember hanya bisa digelar jika status tanggap darurat dicabut 29 Mei 2020.

"Jadi besok (29 Mei) harus berakhir sehingga 30 Mei bisa mulai tahapan sosialisasi, aktifkan kembali badan adhoc, dan tahapan lain yang ditunda untuk dilanjutkan," ucap Arief.

Tapi jika 29 Mei status tanggap darurat masih diperpanjang, PSBB masih diberlakukan, dan kurva pandemi masih naik atau turun, maka KPU tidak berani ambil risiko menggelar Pilkada di tengah corona.


Adapun syarat untuk menggelar Pilkada bulan Maret 2021 adalah pandemi harus selesai bulan Agustus 2020, termasuk PSBB sudah dicabut. Karena KPU harus mempersiapkan banyak tahapan yang melibatkan banyak petugas dan masyarakat sebelum pencoblosan.

"Kalau Agustus belum bisa, maka akan menuju opsi 3 September 2021. Kalau ini ruang akan lebih longgar tersedia karena tahapan dimulai Februari 2021, artinya mungkin saja semua pemulihan sudah normal. Pemulihan ekonomi, transportasi, dan lainnya," ucap Arief.

Sebelumnya, dalam diskusi Sabtu (16 Mei 2020) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyarankan agar Pilkada Serentak 2020 tidak dilaksanakan selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi virus corona (Covid-19). Terawan mengatakan bisa saja hanya Indonesia yang tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi corona.

"Rasanya tidak elok, kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemi," kata Terawan dalam Uji Publik Rancangan PKPU tentang Perubahan Jadwal Pilkada 2020 yang disiarkan laman Facebook KPU Republik Indonesia, Sabtu 16 Mei 2020.

Terawan menjelaskan kondisi saat ini bukan wabah biasa. Status pandemi berarti penyebaran penyakit berskala global, menjadi perhatian dunia. Selama status pandemi masih ditetapkan WHO, kata dia, maka kondisi belum bisa diprediksi. Dengan itu ia menyarankan KPU mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

"Setelah situasi pandemi dunia dicabut oleh WHO, tidak pandemi lagi, maka mungkin kita baru melakukan tahapan. Sebab jadinya ini endemi atau jadi wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa mudah memprediksikan," ucapnya.

PANGKEP TV - KPU Kabupaten Garut menyatakan informasi tersebut tidak legal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,karena sampai saat ini belum ada Peraturan KPU RI terbaru terkait tahapan Pemilihan Serentak. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan ditunda dari September ke Desember 2020 karena bencana non alam.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

Kategori: Konten Palsu

Akun Pilkada Solok (fb.com/pilkada.solok.5) mengunggah sebuah gambar dengan narasi :

“Proses Pemilu dimasa Corona hanya menguntungkan petahana”

Di gambar tersebut terdapat narasi:

“TAHAPAN PILKADA TERBARU
Sumber: KPU
30 Mei 2020 Pengaktifan petugas panitia pemilihan kecamatan/panitia pemungutan suara. 9 Juni-1 Agustus 2020, Penyelesaian bakal pasangan calon perseorangan. 4 Juli-2 Agustus 2020, Pencocokan dan penelitian daftar pemilih, 27 Juli 2020, Mulai pengadaan logistik, 17 Agustus-8 September 2020, Pengumuman pendaftaran calon hingga penetapan, 8 September-9 November 2020 Sengketa tata usaha negara pencalonan. 11 September-5 Desember 2020, kampanye, dan 9 Desember 2020 pemungutan suara.”

Sumber : http://archive.md/8tRJL (Arsip)

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Tahapan pemilu Terbaru 2020 adalah salah.

KPU Kabupaten Garut menyatakan informasi tersebut tidak legal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,karena sampai saat ini belum ada Peraturan KPU RI terbaru terkait tahapan Pemilihan Serentak. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan ditunda dari September ke Desember 2020 karena bencana non alam.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan segera mematangkan revisi peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan kepala daerah 2020. Langkah ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“KPU akan segera menindaklanjuti dengan mematangkan rancangan revisi peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal yang selama ini sudah kita susun,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (5/5/2020) malam.

KPU pun menyambut baik terbitnya Perppu soal Pilkada ini. Menurut Pramono, Perppu telah mengakomodir usulan KPU untuk mempertegas kewenangan menunda dan melanjutkan Pilkada.

“Sebelumnya tidak diatur dengan jelas siapa yang berwenang untuk menunda Pilkada jika gangguan bersifat nasional,” ujar Pramono.

Sebagaimana bunyi Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 122A, disebutkan bahwa kewenangan untuk menunda Pilkada berada di tangan KPU.

Dalam pasal itu juga disebutkan, bahwa kewenangan untuk menetapkan kelanjutan Pilkada yang semula ada di ranah eksekutif, kini menjadi wewenang KPU pula. Menurut pasal tersebut, KPU dapat melanjutkan tahapan Pilkada setelah melalui persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR.

Pramono mengatakan, dalam menentukan tahapan Pilkada, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BNPB dan Kemenkes, untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian pandemi Covid-19.

“Sehingga KPU mendapat kepastian apakah hari pemungutan suara Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Pasal 201A Ayat (2), yakni di bulan Desember tahun ini, atau harus diambil waktu lebih lama lagi, sehingga harus menggunakan ketentuan Pasal 201A ayat (3),” kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Perppu itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.

 

 


REFERENSI  


https://www.instagram.com/p/CADIYvpF23n/


https://www.instagram.com/p/B__xNeRBSwf/


https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/07144571/perppu-2-2020-terbit-kpu-matangkan-revisi-aturan-soal-tahapan-dan-jadwal


https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/


https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/11/05/2020/beredar-flyer-tahapan-pilkada-terbaru-ternyata-hoax/

 

 

sumber: turnbackhoax.id

PANGKEP TV, Pangkajene - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi bagi dua Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Pangkep yang melakukan pelanggaran kode etik dan netralitas ASN.

Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/I/2020/11/1/2020 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor : 037/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020," tulis web pangkep.bawaslu.go.id. Minggu 10 Mei 2020.

Dua ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran terkait politik.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi sanksi bagi 2 (Dua) Oknum ASN di Kabupaten Pangkep berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/I/2020/11/1/2020 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor : 037/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020. Dimana kedua Oknum ASN tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS

Surat rekomendasi yang di keluarkan KASN tersebut merupakan tindak lanjut hasil kajian pelanggaran Dua Oknum ASN di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adapun Pemberian Sanksi ini dalam Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berikut Rekomendasi yang keluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia bagi kedua oknum ASN tersebut :

 

https://bawaslukabupatenpangkep.files.wordpress.com/2020/05/r-1123-rekomendasi-kasn-kab.-pangkep-a.n-drs.-h.-mustari-syam.-mm.pdf

 

 

https://bawaslukabupatenpangkep.files.wordpress.com/2020/05/r-1208-rekomendasi-kasn-kab.pangkep-a.n-andi-baso.pdf

 

sumber: https://pangkep.bawaslu.go.id/

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat Perppu tersebut, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," tulis pasal 201A ayat (2) Perppu sebagaimana dikutip, dari infopresiden.com, Selasa Mei 2020.

Pemungutan suara awalnya akan digelar pada September. Namun situasi pandemi virus Corona (COVID-19) membuat pelaksanaan harus ditunda.

Masih dalam Perppu. Jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam COVID-19 berakhir.

"Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A," tulis pasal 201A ayat (3) Perppu.

Adapun mekanismenya diatur dalam pasal 122A yang berbunyi:

Pasal 122A

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini diteken Jokowi pada Senin (4/5).

 

sumber: Infopresiden.com

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id