PANGKEP TV - Pemerintah berupaya mengembangkan regulasi yang mendukung dan mendorong ekosistem industri pers yang kompetitif dan berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan terdapat empat regulasi untuk mendukung industri pers tanah air.

“Saat ini kita memiliki beberapa undang-undang dan peraturan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja misalnya, mempercepat proses digitalisasi media, termasuk digitalisasi penyiaran,” ujar Menteri Johnny dalam Konvensi Media Massa HPN 2021 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (08/02/2021).

Menurut Menteri Kominfo, Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang mengatur sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran mengatur pemanfaatan sektor hilir industri digital agar digunakan dengan lebih baik.

“Melalui proses ini konten informasi yang disebarkan oleh Insan pers dan media juga dapat terdigitalisasi, sehingga cakupannya dapat lebih luas dengan kualitas yang lebih baik, ini kita khususkan bagi digital broadcast,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan secara lebih teknis melalui teknologi enkripsi pada penyiaran digital, konten siaran tersebut akan semakin terlindungi dari upaya re-transmisi siaran secara tanpa hak, serta pelanggaran hak reproduksi konten lain yang kerap kali dialami oleh insan media.

Menurutnya, sebagai upaya mitigasi pelanggaran hak cipta media di ranah digital, Indonesia juga telah memiliki regulasi penanganan konten digital lain seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lingkup Privat. “Aturan-aturan ini untuk menjaga konvergensi di sektor industri pers dan penyiaran,” tandasnya.

Menteri Kominfo menegaskan pembahasan mengenai regulasi berikut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kominfo tersebut, merupakan tindak lanjut dari agenda pembahasan pada peringatan HPN 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Banyak sekali isu atau harapan dan topik-topik terkait dengan bagaimana konvergensi, hidup berbarengan, playing field yang seimbang antara media-media konvensional dengan the new e-commerce over the top,” tegasnya.

Buka Ruang Diskusi

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait untuk menyusun beragam regulasi. Hal itu ditujukan untuk merespons tuntutan perkembangan atau kemajuan digital. “Seperti rencana atau wacana atau pikiran terkait regulasi tentang publisher rights yang hari ini juga dibicarakan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada mitra kerja seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Pers, pelaku atau asosiasi industri media serta ekosistem pers, Kementerian Kominfo selalu terbuka dalam menyediakan ruang diskusi guna menciptakan ekosistem media massa dan pers Indonesia yang inklusif, positif, berkelanjutan serta siap menghadapi era digital yang semakin kompetitif.

“Menghadapi era disrupsi informasi seperti saat ini, dibutuhkan kerjasama dan peran aktif kita semuanya secara bergandengan tangan. Kementerian Kominfo tentu akan senantiasa mendukung kolaborasi yang positif dengan rekan-rekan media dan insan pers, sekaligus mendorong kedepankan pemberitaan yang mencerdaskan dan menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa kita,” tandasnya.

Selanjutnya, Menteri Johnny mengajak seluruh komponen bangsa bersama-sama menyambut peluang besar yang muncul dari kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan digitalisasi.

“Bersama-sama tentu kita sukseskan agenda percepatan transformasi digital Indonesia, bersama-sama pula kita bertransformasi menuju Indonesia yang terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” imbuhnya.

HPN 2021 mengangkat tema Pers Nasional Bangkit dari Krisis akibat Pandemi Covid-19 dan Tekanan Disrupsi Digital. Dalam sesi diskusi, acara dihadiri Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Executive Chairman MNC Group Harytanoesoedibjo, Pengurus Pusat Asosiasi Media Siber Indonesia Anthony Wonsono, dan Australian Competition and Consumer Commision.


Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan PT Telkom Indonesia melakukan uji coba Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Selain mengintegrasikan aplikasi dan database, Satu Data Vaksinasi Covid-19 juga dilengkapi mekanisme verifikasi dan keamanan data pribadi.

"Sistem Informasi ini dibuat karena pemerintah percaya bahwa keamanan dan keefektifan vaksin juga vaksinasi perlu didukung oleh sistem manajemen vaksinasi yang aman dan komprehensif, serta prosedur yang efisien," ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam keterangan untuk pekerja media mengenai Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).

Menurut Menteri Johnny, uji coba ini ditujukan untuk memantau kesiapan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Saya berkunjung ke Puskesmas Jurang Mangu Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten dalam rangka persiapan akhir sebelum dilakukannya proses Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Melalui uji coba yang baru saja dilakukan, saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan pers bahwa sistem informasi ini telah siap digunakan untuk program vaksinasi Covid-19," ungkapnya.

Dalam kunjungan itu, Menteri Kominfo menyaksikan tahapan proses vaksinasi yang dalam tahap pertama ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan pendukungnya. "Hari ini yang disaksikan di sini yang dilihat bahwa prosedur vaksinasi dalam 7 tahap dan melewati 4 desk. Di Puskesmas semuanya tersedia dan dilakukan dengan baik juga," tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, selama program Vaksinasi Covid-19, Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas akses internet dengan bandwith yang cukup agar proses vaksinasi dapat dilakukan dengan baik. "Pendataan dalam rangka satu data Vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan dengan baik dan benar. Proses ini harus dilakukan mengingat vaksinasi dilakukan dalam dua dosis. Kali ini dosis pertama dan dalam jangka waktu dua minggu atau 14 hari akan dilakukan vaksinasi yang kedua," jelasnya.

Menteri Kominfo juga menjelaskan proses vaksinasi sudah siap dan akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tenaga medis dan tenaga pendukung. "Setelah siap untuk melakukan vaksinasi, sistem teknologi informasi dan digital juga telah siap dalam rangka mendukung vaksinasi," ungkapnya.

Integrasikan Data

Menteri Johnny menyatakan kesiapan sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 mencakup integrasi data, sistem keamanan, dan mekansime verifikasi.

"Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan sistem yang komprehensif, baik untuk tahap pendaftaran, distribusi, pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua," jelasnya.

Ada tiga aplikasi yang diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi kinerja sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19, yaitu:

Aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN yang digunakan dalam tracking-tracing-fencing akan digunakan untuk melakukan registrasi ulang bagi masyarakat penerima vaksin;
Aplikasi PrimaryCare dari BPJS Kesehatan yang telah digunakan di berbagai fasilitas kesehatan sejak 2014 juga akan digunakan untuk melakukan pencatatan hasil vaksinasi; dan
Aplikasi SMILE dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Development Program (UNDP) digunakan untuk melakukan monitoring distribusi vaksinasi dari tingkat Provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).
"Perlu kami tekankan bahwa sistem keamanan dan kebijakan privasi ketiga aplikasi ini sudah terbukti aman dan masyarakat tidak perlu khawatir, terutama dalam melakukan registrasi ulang melalui aplikasi PeduliLindungi," tegas Menteri Kominfo.

Dukungan Akses Internet

Selain aplikasi terintegrasi, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI juga telah menyelesaikan penyediaan akses Internet 3.126 titik fasyankes yang sebelumnya tidak terfasilitasi dengan baik.

"Penyelesaian ini menggenapi tersedianya akses Internet di seluruh 13.011 fasyankes di Indonesia. Adanya akses Internet ini menjadi tulang punggung yang penting untuk pelayanan kesehatan dan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, menurut Menteri Kominfo Pemerintah juga telah melengkapi sistem digital dengan mengerahkan Satuan BABINSA dari TNI dan Satuan BABINKAMTIBMAS dari POLRI untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Secara khusus, satuan pasukan ini akan membantu melakukan verifikasi dan registrasi ulang secara offline (luar jaringan/luring) bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kanal registrasi online (daring) PeduliLindungi," paparnya.

Jamin Keamanan Data

Dalam acara itu, Menteri Johnny menyatakan sore ini akan dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kominfo dan Menteri Kesehatan berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan keamanan sistem database Satu Data Vaksinasi Covid-19.

"Kementerian Kesehatan akan bertindak sebagai wali data dan Kementerian Kominfo berwenang dalam pelindungan data pribadi," ujarnya.

Menteri Kominfo mengharapkan dengan adanya SKB itu akan dapat semakin meningkatkan kepercayaan juga keyakinan masyarakat akan vaksin dan tata kelola vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Saya juga berharap, rekan-rekan media sekalian juga terus melakukan pemberitaan yang aktual, faktual, dan kredibel, terutama dalam menyukseskan upaya vaksinasi yang aman, lancar, juga efektif," harapnya.

Mengutip slogan Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny mengajak pekerja media untuk menggaungkan semangat vaksinasi yang aman, imun dan taat protokol kesehatan.

"Mari kita gaungkan spirit vaksinasi yang aman, imun, dan taat protokol kesehatan: vaksin terjamin keamanannya, vaksin menciptakan imunitas, dan efektivitas vaksin harus dibarengi dengan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun," ungkapnya.

Dalam acara kunjungan Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Menteri Kominfo didampingi oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan pejabat di lingkungan Kota Tangerang Selatan.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan terima kasih atas bantuan Kementerian Kominfo untuk memperlancar proses vaksinasi. "Terima kasih banyak tentunya pak menteri, mudah-mudahan ini bisa membantu dan memperlancar proses untuk ada tahapannya," tuturnya saat memberikan keterangan pers.

Menurut Walikota Airin, saat ini Tangerang Selatan memiliki 1.0461 orang tenaga medis dengan 67 fasilitas kesehatan. "Ini baru tahap yang pertama yang tentu 14 hari kemudian untuk penyuntikan di tahap berikutnya. Setelah petugas medis baru vaksinasi untuk yang lain dan ke masyarakat. Teman-teman wartawan bantu kami untuk bisa menyosialisasikan bahwa fokus utama untuk vaksin sekarang ini di wilayah Tangerang Selatan," ungkapnya.

 

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Zulfan Lindan mengatakan, sisi lain dari era keterbukaan informasi dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat pikiran atau sikap radikal, yang sewaktu-waktu dapat memecah kesatuan bangsa dan negara jika tidak ditindak dengan tegas. Oleh karena itu, Stafsus Menteri Kominfo meminta Calon Pegawai Negeri Sipil bisa waspada terutama terhadap konten yang disebarkan secara virtual lewat platform virtual dan media sosial.

Menurut Stafsus Zulfan sikap radikal sifatnya terbatas yang kemudian berkembang menjadi besar karena dipengaruhi oleh suatu kepentingan dan ideologi, bahkan kepentingan politik baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri.

“Jadi hal-hal seperti ini sangat bahaya sekali bagi kepentingan ideologi dan kesatuan bangsa dan negara kita,” ujarnya dalam acara #AksiToleransi Menjaga Atmosfer Toleransi, Orientasi CPNS Kominfo 2020 dari Jakarta, Jum’at (08/01/2021).

Stafsus Menteri Kominfo menjelaskan ketika bangsa ini menghadapi suatu persoalan politik sampai pada puncaknya, misalnya saat menghadapi suatu ideologi yang dapat mempengaruhi masyarakat.

“Apalagi generasi muda kita, maaf saja, dengan virtual dan digitalisasi lewat media sosial itu bisa menyerap pikiran-pikiran dari berbagai ideologi yang ada. Bahkan kadang-kadang tidak sempat melakukan koreksi, tidak sempat melakukan suatu perbandingan ketika dia menyerap suatu ideologi, dia tidak sempat mendalami dan dia langsung menyerap dan dalam serapannya ini, dalam pemahamannya ini langsung dianggap bahwa inilah sesuatu ideologi yang tepat buat dia yakini,” jelasnya kepada CPNS Kominfo tentang bahaya ideologi radikal.

Menurut Stafsus Zulfan, masyarakat yang bergantung pada media sosial kemudian mengenal kelompok-kelompok radikal dan ekstrim, maka bisa saja pendiriannya menjadi bersikap ekstrim pula.

“Nah ini yang bahaya juga ketika orang hanya bergantung kepada media sosial untuk memahami suatu persoalan-persoalan penting dan prinsip seperti ideologi ataupun filsafat misalnya, tetapi dia tidak mendalami atau tidak menguasai maka dia lebih mudah terpengaruh,” tandasnya.

Stafsus Menteri Kominfo menyontohkan kelompok ISIS di Eropa yang menyerap anak-anak muda melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan berbagai platform digital lainnya.

“Mereka diajak, dijanjikan macam-macam sama seperti di Indonesia yang seperti kita tahu, ketika mereka pulang mereka cerita bahwa mereka dijanjikan bahwa di sana nanti akan mendapatkan kenikmatan, kemudahan, segala macam, janji-janji indah. Nah kemudian begitu sampai di sana, sampai di Syria, sampai ke Irak misalnya, mereka diajarkan latihan militer, setelah latihan militer mereka disuruh perang bunuh orang dan segala macam tanpa ada dasar sama sekali,” ujarnya.

Stafsus Zulfan menilai cara-cara seperti itulah yang terbangun sebagai bentuk indoktrinasi permusuhan, dan bagi orang yang ada di luar kelompok mereka adalah musuh dan harus dibunuh, “Ini saya kira pasti dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman ideologi yang bahaya sekali, yang kalau ini diserap oleh masyarakat Indonesia apalagi PNS kita, masuk pikiran-pikiran seperti ini saya kira gak lama negara ini bisa lama-lama bisa bubar sendiri,” ujarnya

Stafsus Menteri Kominfo juga mengajak peserta oriestasi CPNS Kementerian Kominfo tahun 2020 agar selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan NKRI, “Apa yang kita katakan Pancasila dan NKRI hanya tinggal nama kalau seandainya pikiran-pikiran seperti ini semakin lama semakin banyak masuk ke dalam generasi muda kita,” imbuhnya.


Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan Aplikasi PeduliLindungi aman untuk digunakan. Bahkan, aplikasi yang berbasis website maupun Android dan iOS juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.

“Aplikasi PeduliLindungi sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung surveilans kesehatan,” tegas Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi di Jakarta, Minggu (03/01/2021).

Jubir Kementerian Kominfo menyatakan isu yang beredar di masyarakat mengenai aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware dan bisa mencuri data pribadi adalah tidak benar.

Menurutnya, aplikasi itu dijamin aman dengan Keputusan Menteri Kominfo No 171 Tahun 2020 yang melengkapi keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Pos dan Informatika.

"Keputusan Menteri tersebut bersifat khusus dan juga untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan isu yang beredar dan mengajak untuk menginstal PeduliLindungi," tandasnya menanggapi hoaks yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware.

Jubir Dedy Permadi menegaskan kembali informasi hoaks yang beredar tentang aplikasi PeduliLindungi tidak benar. Menurutnya aplikasi tersebut dapat diunduh secara resmi melalui App Store dan Play Store secara resmi.

"Aplikasi PeduliLindungi telah dimanfaatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. Aplikasi itu telah disempurnakan fiturnya untuk mendukung memutus mata rantai penyebaran COVID-19," tuturnya.

Saat ini aplikasi PeduliLindungi digunakan Pemerintah untuk melaksanakan Program Vaksinasi COVID-19 yang tahap pertama berlangsung bulan Januari hingga April 2021 nanti.

"Untuk itu, Kominfo mengimbau masyarakat tidak ragu untuk menginstal PeduliLindungi, karena provider menggunakan sistem keamanan berlapis," ujar Jubir Kementerian Kominfo.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi melalui pesan berantai dalam aplikasi pesan instan WhatsApp yang menyatakan Aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware. Padahal, Tim AIS Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi pesan berantai itu sebagai hoaks.

"Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendorong masyarakat untuk terus menggunakan aplikasi PeduliLindungi, khususnya dalam menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19 sebagai upaya bersama mengakhiri pandemi," tutur Jubir Dedy Permadi.

Sebelumnya, pada April 2020 juga pernah beredar pesan berantai yang menyebutkan aplikasi PeduliLindungi tidak aman, rawan phising dan malware, karena belum tersedia di layanan aplikasi resmi App Store dan Play Store.

Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo melakukan klarifikasi isu yang beredar dengan merilis Siaran Pers No. 57/HM/KOMINFO/04/2020. “Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk versi iOS dan Android dan tidak melalui APK, sehingga sangat secure dari phising dan malware,” demikian narasi keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jum’at (17/04/2020).

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO) diselesaikan dalam dua tahun. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Kominfo akan menyelesaikan migrasi selambat-lambatnya secara full digital broadcasting bulan November Tahun 2022.

“Kita mempunyai waktu kurang dari 2 tahun untuk menyiapkan semua perangkat peraturan dan kesiapan industri penyiaran, khususnya televisi di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan rencana tersebut,” jelasnya dalam sesi tanya jawab pada Konferensi Pers bertajuk “Kaleidoskop 2020 dan Outlook 2021: Implementasi Akselerasi Transformasi Digital” dari ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menurut Menteri Kominfo, Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah membuka ruang untuk mempermudah dan membantu agar capital expenditure lebih efisien melalui biaya modal yang akan disediakan untuk menyiapkan infrastruktur televisi digital.

“Di antaranya adalah infrastruktur sharing. Memang, sudah disiapkan potensi infrastruktur sharing yang tentu harus dibicarakan diantara industri pertelevisian dan industri lainnya yang mempunyai infrastruktur yang bisa digunakan untuk kepentingan infrastruktur digital broadcasting kita,” paparnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny optimis hal itu bisa diselesaikan dan saat ini, lanjutnya, di tahap akhir menyiapkan payung payung hukum yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PerMen) untuk menterjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran tersebut.

“Harus optimis, kenapa? Saat inipun simulcast sudah berjalan, penyiaran analog dan digital itu sudah berjalan. Sekarang ini tahapannya saja mengakhiri analog atau yang disebut dengan analog switch selambat-lambatnya tanggal 2 November tahun 2022 pada pukul 24.00 WIB.

Bawa Manfaat

Menteri Kominfo menegaskan dengan diberlakukannya peraturan mengenai migrasi siaran analog switch off ke digital, maka masyarakat dapat merasakan hadirnya manajemen dan manfaat spektrum frekuensi yang lebih efisien.

"Karena terdapat digital dividen 112 Mhz yang bisa digunakan untuk kepentingan broadband telecommunication, yang di spektrum itu disebut dengan golden spektrum untuk kebutuhan layanan pertelekomunikasian," tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo meyakini jika industri penyiaran akan mendukung kebijakan pemerintah. “Saya kira industri penyiaran pertelevisian mempunyai semangat yang sama. Karena apa? Pasti menjadi lebih efisien dan potensi ekspansi bisnis dan menjadi lebih luas,” ujarnya.

Turut mendampingi dalam konferensi pers, itu Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen PPI Ahmad M Ramli; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Dirjen IKP Widodo Muktiyo; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif. Hadir pula Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, Phillip Gobang, Zulfan Lindan dan Rosarita Niken Widiastuti.

Di akhir konferensi pers, Menteri Kominfo dan jajarannya serempak mengucapkan selamat tahun baru dan selamat tinggal tahun 2020 dan mengajak seluruh masyarakat untuk menyongsong dan menjemput tahun 2021 dengan penuh harapan dan potensi maju bersama “Kominfo Connect, semakin digital, semakin maju,” ujar mereka serempak.

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika serta elemen bangsa lainnya untuk terus beradaptasi dan bergerak maju.

“Besok 31 Desember 2020 kita akan meninggalkan segera tahun 2020 dan menjemput tahun 2021 yang kita doakan membawa harapan baru bagi masyarakat dan bangsa kita,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Virtual Implementasi Akselerasi Transformasi Digital dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial ketika semua elemen bangsa terus menghadapi Covid-19.

“Setiap tahun tentu memiliki pembelajaran dan keistimewaannya tersendiri, namun tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial. Pandemi membuat semua terus beradaptasi dan bergerak maju kiati Covid-19,” ungkapnya.

Pada tahun depan, Menteri Johnny optimistis dengan kerja kolaboratif akan mewujudkan Indonesia terkoneksi.  “Dengan kerja kolaboratif reformatif dan transformatif tentunya, mari kita songsong Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju!” tandasnya.

Lebih Cepat 10 Tahun

Menteri Kominfo merinci beberapa hasil kerja keras dan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika.  “Yang telah dilakukan, tahun 2020 ini Kementerian Kominfo melaksanakan lima hal,” paparnya.

Pertama, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo meneruskan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide.

Menurut Menteri Kominfo, upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan kelurahan.

“Seperti kita semua sudah kita ketahui yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, proyek itu direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. “Atau pada akhir tahun 2022 kita harapkan selesai dan itu  lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032 apabila dilakuan secara biasa-bisa saja,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membangun seluruhnya 9.113 BTS di desa dan kelurahan di daerah 3T.

“Sedangkan 3.435 sisanya berada di daerah non-3T dan menjadi wilayah kerja dan komitmen dari seluruh operator seluler,” ungkapnya.

Selain pembangunan BTS, Kementerian Kominfo juga telah membangun layanan akses internet di 4.400 titik layanan fasilitas publik.

“Di mana 3.126 titik diantaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan atau fasyankes,” tutur Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyediaan konektivitas untuk mendukung kegiatan fasyankes pada tahun 2020, lebih cepat dari rencana awal penyelesaian di tahun 2027

“Atau 7 tahun lebih awal, sehingga seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia sejumlah 3.013 termasuk di daerah 3T di akhir tahun ini telah memiliki akses internet,” tandas Menteri Kominfo.

Literasi dan Ekosistem Digital

Hal kedua, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo secara intensif terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital.

“Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi telah memberikan pelatihan kecakapan digital level dasar. GNLD Siberkreasi tahun ini berhasil menjadi Winner World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020 dari PBB,” jelasnya.

Sementara, untuk meningkatkan kecakapan digital menengah, Kementerian Kominfo memberikan stimulus pelatihan Digital Talent Scholarship.

“DTS telah memberikan pelatihan untuk sekitar 58.000 peserta, di mana di 34.333 di antaranya telah tersertifikasi nasional dan global. Dan masih akan bertambah lagi,” jelas Menteri Kominfo.

Ketiga, dalam penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif, Kementerian Kominfo menerbitkan beberapa regulasi kunci. “Tahun 2020 ini, terdapat beberapa regulasi di sektor informatika dan komunikasi yang telah disahkan,” ungkap Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Menurutnya, UU Cipta Kerja mengatur tentang kerja sama akses infrastruktur yang dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital Indonesia.

“Ketentuan tersebut juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk digitalisasi penyiaran dengan memberikan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022, kurang dari dua tahun lagi,” jelasnya.

Menurut Menter Johnny hal itu menjadi langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital sekitar 112 MHz.

“Yang dapat digunakan untuk optimalisasi sinyal 4G di daerah 3T dan implementasi teknologi 5G. Disamping itu juga diatur dalam undang-undang ini yang terkait dengan spectrum sharing, peningkatan usaha perposan dan digitalisasi penyiaran,” paparnya.

Menteri Kominfo meyakini upaya tersebut akan dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mengutip kajian tahun 2017 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Menteri Johnny menyatakan hingga tahun 2026 nanti, digitalisasi penyiaran diproyeksikan mendorong 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru.

“Akan ada 232 ribu penambahan lapangan kerja baru, dan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 77 triliun.  Digitalisasi penyiaran juga berpotensi memberikan kontribusi pada PDB nasional hingga mencapai Rp 443,8 triliun,” jelasnya.

Dalam mendukung ekosistem digital, Menteri Johnny telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

“Secara spesifik, Permen ini mendorong tercapainya sasaran penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband sebesar 30 MHz pada 2020,” jelasnya.

Selain itu terdapat Permen No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pendaftaran, pengawasan, dan pengendalian PSE privat demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

“Selain regulasi-regulasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mengharapkan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Saat ini, RUU tersebut sedang diproses atau berprosses politik bersama DPR dan semoga dapat disahkan di awal tahun 2021. Mengingat pentingnya Indonesia untuk segera memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” jelas Menteri Kominfo.

Ruang Digital dan Teknologi Mutakhir

Upaya Kementerian Kominfo keempat, menurut Menteri Johnny dengan   mendukung penciptaan ruang digital Indonesia yang aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital termutakhir.

“Melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo pada tahun 2020 telah menangani 119.847 laman website dan 168.406 unggahan media sosial yang memuat konten negatif atau yang melanggar undang-undang,” paparnya.

Di tahun 2021, Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring konten digital di internet untuk menjaga agar ruang siber yang kondusif.

“Sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang tadi disebutkan,” jelas Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, konten terlarang tersebut termasuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang meresahkan masyarakat.

“Seperti terorisme, radikalisme, pornografi anak, baik substansi konten, maupun ajakan, dan fasilitasi penyebaran konten yang dilarang, yang memecah atau berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan dan keutuhan negara,” rincinya.

Menteri Kominfo menyatakan upaya untuk menjamin efektivitas dan keamanan infrastruktur ruang digital di Indonesia akan semakin ditunjang oleh rencana pembangunan Pusat Data Nasional.

“(Pembangunan) PDN di dua lokasi di Indonesia dengan kapasitas total prosesor 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 Petabytes,” ungkapnya.

Perkuat Peran Internasional

Upaya kelima yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan transformasi digital dengan terus memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di forum antarnegara atau internasional.

“Baik forum bilateral, regional dan multilateral, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk World Economic Forum (WEF), G20, International Telecommunication Union (ITU), ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN) dan platform lain dibawah payung ASEAN, seperti fora ASEAN-China,” papar Menteri Johnny.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menteri Kominfo menyatakan terus menekankan keteguhan Indonesia terhadap isu cross-border data flow dengan mengacu pada pirinsip-prinsip principle of lawfulness, fairnesstransparency, dan principle of reciprocity.

“Yang terpenting, prinsip kedaulatan serta keamanan data, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Kemanfaatan

Menteri Johnny menegaskan tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia adalah agar manfaat besar dari perkembangan sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM/Ultra Mikro dan startup digital yang lebih banyak, serta ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” tandasnya.

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2021 juga akan ditandai dengan persiapan deployment 5G technology di Indonesia.

“Mengawali di beberapa spot pariwisata utama, kawasan industri, ataupun kota-kota mandiri dari sisi ekosistem yang dinilai telah siap dengan 5G,” ungkapnya.

Namun di saat yang sama, Menteri Kominfo menegaskan optimalisasi dan maksimalisasi deployment 4G terus dilakukan untuk meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas digital atau digital divide antar wilayah di Indonesia.

“Karenanya, pada kesempatan saat ini juga, dengan hormat saya  tentu berharap dan mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu agar di tahun 2021 kita bersama menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam merespons dinamika yang terus terjadi,” harapnya.

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen PPI Ahmad M Ramli; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Dirjen IKP Widodo Muktiyo; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Henri Subiakto, serta Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, Phillip Gobang, Zulfan Lindan dan Rosarita Niken Widiastuti.

 

Sumber: Kominfo.go.id

Page 1 of 3

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id