Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial Facebook yang menyebut vaksin yang digunakan Presiden Jokowi bukan Sinovac asli karena vaksin harus dimasukkan ke dalam alat suntik.

Unggahan yang menyebut vaksin yang dipergunakan Presiden Jokowi bukanlah Sinovac asli karena Sinovac yang asli jarum dan vaksin seharusnya jadi satu, adalah tidak benar. Faktanya menurut PT Bio Farma Bambang Herianto bahwa informasi tersebut salah. Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa vaksin yang dikemas menggunakan prefilled syringe (vaksin dan alat suntik dikemas dalam satu wadah dosis tunggal) adalah vaksin yang digunakan dalam uji klinis.

KATEGORI: DISINFORMASI

Link counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/122100065/hoaks-vaksin-yang-dipakai-jokowi-disebut-tidak-asli-karena-harus?page=2 

 

Sumber: Infopublik.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus dilakukan. Persiapan terhadap hal tersebut sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.

Demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/06/2020).

“Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini jangan lupa kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan,” ujarnya mengawali pengantar rapat.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Presiden menyebut, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Dalam laporan tersebut, sebanyak 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei, dan 27 persen di bulan Juni.

“Untuk itu saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor,” tuturnya.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dasbor mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci. Sistem tersebut menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Presiden berpendapat bahwa apabila sistem dasbor serupa itu juga diterapkan untuk memantau wilayah-wilayah rentan terjadinya karhutla, maka penanganan terhadap hal tersebut dirasa akan jauh lebih mudah dan efektif.

“Saya sudah melihatnya langsung dasbor itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah,” kata Presiden.

Selain memanfaatkan teknologi, pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera memadamkan titik api yang terdeteksi dan belum membesar.

“Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Kemarin sudah saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres untuk cepat tanggap mengenai ini,” ujarnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa sebagian besar terjadinya karhutla disebabkan karena ulah manusia baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut harus diterapkan secara tegas dan tanpa kompromi sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di Indonesia.

Adapun yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran di lahan gambut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut untuk siaga menjaga tinggi muka air pada lahan gambut untuk mencegah terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan.

“Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Ini saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah,” tandasnya.


Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - “Sepi Dari Pemberitaan Media. Today REVOLUSI Di Mulai,Semoga Alloh Swt Merestui Dan Melindungi Para Patriot Bangsa Yang Terpanggil Hati Nuraninya Untuk Berjuang Menumbangkan REZIM JOKOWI.
Jangan Lupa Doanya Pemirsa, Semoga Alloh Swt Bersama orang” Berakal Sehat,Dan Rezim ini secepatnya Wassallam/The End.”

Beredar sebuah video memperlihatkan aksi unjuk rasa di sejumlah kota. Dalam video itu tertulis “Turunkan Jokowi” dan sejumlah nama kota. Kemudian juga terdengar teriakan revolusi.

 

HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada aksi unjuk rasa baru-baru ini untuk menurunkan Presiden Joko WIdodo dan sepi dari pemberitaan media adalah klaim yang keliru.

Aksi unjuk rasa pada tahun 2019 bukan hari ini. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi unjuk rasa tersebut juga ramai diliput media arus utama.

Kami menemukan bagian video itu memperlihatkan aksi unjuk rasa pada September 2019. Kala itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KPK dan RUU KUHP di Yogyakarta.

“Mahasiswa Muhammadiyah menolak Revisi UU KPK dan RKUHP di Yogyakarta, long march dari Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Bangga melihat adik-adik bangkit menolak diam,” tulis akun twitter @Dahnilanzar, Senin 23 September 2019.

Pada masa-masa itu, memang benar terjadi gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, pengakuan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah. Ia menegaskan aksi mahasiswa kala itu fokus pada penolakan RUU kontroversial.

“Itu sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa,” kata Dinno seperti dilansir Detik.com, Rabu 25 September 2019.

Pula Ketua Program Studi S1 Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Abdul Gaffar Karim. Ia menegaskan aksi mahasiswa di Yogyakarta saat itu, tidak bertujuan untuk menurunkan Jokowi.

“Enggak usahlah curiga gerakan itu akan jatuhkan presiden, delegitimasi pelantikan,” kata Gaffar seperti dilansir Tempo.co, Rabu 25 September 2019.


RUJUKAN


https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2XDm6K-demo-turunkan-jokowi-di-sejumlah-kota-tak-diliput-banyak-media-ini-fakta


https://twitter.com/Dahnilanzar/status/1176024137464082433


https://news.detik.com/berita/d-4720795/mahasiswa-bantah-ingin-turunkan-jokowi-ada-elite-politik-tunggangi-aksi


https://nasional.tempo.co/read/1252514/dosen-ugm-yogyakarta-demo-mahasiswa-bukan-untuk-turunkan-jokowi

 

sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV, Bogor - Pancasila selalu menjadi penggerak dan pemersatu bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam keseharian dan kehidupan masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Lahir Pancasila yang pada kali ini digelar melalui telekonferensi dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 1 Juni 2020.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sebuah kondisi yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

“Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Presiden.

Tema “Pancasila dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” yang diangkat dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo, dalam amanatnya, mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.

“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu,” tuturnya.

Tak hanya Indonesia, setidaknya sebanyak 215 negara di dunia juga berada dalam kondisi yang saat ini dihadapi oleh negara kita. Masyarakat dunia kini juga berjuang dan bekerja keras untuk mampu mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomiannya.

Dalam hal tersebut, Kepala Negara melanjutkan, Indonesia harus tetap optimistis, berkreasi, berupaya keras, dan tampil sebagai pemenang. Kekurangan dan kelemahan yang ada tidak semestinya menghalangi kita untuk terus maju. Sebaliknya, mari bersama perbaiki hal tersebut dan jadikan itu sebagai momentum untuk memicu lompatan kemajuan agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri serta menunjukkan ketangguhan kita sebagai satu bangsa dan negara.

“Sebagai bangsa yang besar kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimistis, harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara peringatan yang digelar melalui telekonferensi tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah.


sumber: kominfo.go.id


PANGKEP TV, Jakarta - Beredar unggahan Facebook yang menyertakan tautan artikel Jayantara News tentang pernyataan Presiden Jokowi akan menghukum seumur hidup bagi kepada daerah yang memainkan bantuan Covid-19.

 

Berikut kutipan narasinya:

“Kabar bahagia buat warga2 yg nda dapa bansos, jgn pigi pa pala, RT atau kades. langsung POLRES jo kong lapor tu kades deng pala pala deng RT RT yg ada bermain akang ngoni pe bantuan COVID 19. saatnya ngoni bertindak, bilang pa tu pala, Rt deng kades .. PRESIDENT SO BILANG HUKUMAN SEUMUR HIDUP BAGI KEPALA DAERAH MAINKAN BANTUAN COVID 19. deng KAPOLRI so warning lagi! untuk warga yg blum dapat bansos Segra melapor ke polres.

https://www/[dot]jayantaranews[dot]com/2020/04/55336/”


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari tempo.co, saat memeriksa isi artikel tersebut, tidak ditemukan keterangan kapan dan di mana Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan itu. Pemberitaan di media arus utama pun tidak ada ketika mencoba mencari dengan memasukkan kata kunci "penyelewengan bantuan Covid-19 dipenjara seumur hidup" ke mesin pencarian Google.

Presiden Jokowi tidak memberi pernyataan akan menghukum bagi mereka yang menyelewengkan bantuan Covid-19, melainkan pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata dia saat dikonfirmasi liputan6.com.

Dalam pencarian melalui Twitter, twit terkait dengan Covid-19 yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi tidak pernah disebutkan hukuman seumur hidup bagi kepala daerah yang memainkan bantuan Covid-19.

 

Berikut beberapa twit Presiden Jokowi terkait Covid-19:

Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena itulah, saya menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.[...] tayang pada 1 April 2020

Saya telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.[...] tayang pada 14 April 2020.


KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelusuran, informasi mengenai Presiden Jokowi menyatakan bahwa kepala daerah yang memainkan bantuan Covid-19 akan dihukum seumur hidup tidak benar, oleh sebab itu unggahan tersebut masuk dalamMisleading Content/Konten yang Menyesatkan.


RUJUKAN


https://turnbackhoax.id/2020/05/06/salah-jokowi-hukuman-seumur-hidup-bagi-kepala-daerah-mainkan-bantuan-covid-19/


https://cekfakta.tempo.co/fakta/764/fakta-atau-hoaks-benarkah-jokowi-sebut-kepala-daerah-yang-mainkan-bantuan-covid-19-bakal-dihukum-seumur-hidup


https://www.liputan6.com/news/read/4217078/kpk-selewengkan-dana-penanganan-corona-terancam-hukuman-mati

 

https://twitter.com/jokowi/status/1245220293150273539


https://twitter.com/jokowi/status/1249993839252668417

 

 

Sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat Perppu tersebut, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," tulis pasal 201A ayat (2) Perppu sebagaimana dikutip, dari infopresiden.com, Selasa Mei 2020.

Pemungutan suara awalnya akan digelar pada September. Namun situasi pandemi virus Corona (COVID-19) membuat pelaksanaan harus ditunda.

Masih dalam Perppu. Jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam COVID-19 berakhir.

"Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A," tulis pasal 201A ayat (3) Perppu.

Adapun mekanismenya diatur dalam pasal 122A yang berbunyi:

Pasal 122A

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini diteken Jokowi pada Senin (4/5).

 

sumber: Infopresiden.com

Page 1 of 2

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id