PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/06/2020). Saat memberikan arahan, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Gugus Tugas dari pusat hingga tingkat terbawah.

“Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas baik di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai Gugus Tugas di desa, RT, maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras tak kenal waktu dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian Covid,” kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir karena ancaman Covid-19 masih ada. Kondisi terkait Covid-19 juga dinilai masih dinamis di setiap daerah.

“Ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil. Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya,” jelasnya.

Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan bisa digunakan secara efektif setelah melalui berbagai tahapan uji. Oleh sebab itu, Presiden menyebut bahwa masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut dengan menerapkan kebiasaan baru agar aman dari Covid-19.

“Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan Covid,” paparnya.

Adaptasi kebiasaan baru tersebut, lanjut Presiden, harus dilakukan dengan hati-hati serta merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan. Presiden juga meminta agar data-data yang komplet yang telah dimiliki oleh Gugus Tugas agar disampaikan ke daerah.

“Saya minta nanti kalau data-datanya sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat, atau kematiannya tertinggi sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” ungkapnya.

“Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis scientific, sesuai dengan standar WHO, untuk menganalisa data-data dari daerah,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Graha BNPB antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

 

 

sumber:Kominfo

PANGKEP TV, Jakarta - Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/06/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

“Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat,” paparnya.

“Saya juga sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

“Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan,” jelasnya.

“Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan,” tambahnya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

“Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua,” ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

“Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini,” imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

“Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” tegasnya.

“Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali,” tandasnya.

 

sumber: Kominfo

PANGKEP TV, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila dari kediaman di Jakarta, Senin (01/06/2020). Upacara yang berlangsung secara virtual itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

Di lingkungan Kementerian Kominfo, upacara diikuti ribuan sivitas Kementerian Kominfo yang tergabung dalam siaran langsung melalui akun Youtube @Kemkominfo TV. Selain itu terdapat 500 orang pegawai yang bergabung dalam konferensi video bersama Menteri Kominfo dan pejabat Kementerian Kominfo.

Peserta peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 menggunakan latar belakang layar dengan tema dan logo peringatan, yaitu Pancasila dalam Tindakan melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.

Sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2030 tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020, peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah masa pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui media elektronik, video conference atau jaringan (online).


sumber: kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi Indonesia mampu menghasilkan vaksin virus corona. Hal ini didasarkan pada keberhasilan anak bangsa dalam membuat produk inovasi dalam mempercepat penanganan Covid-19.

"Saya sangat optimis bahwa hal yang dulunya tidak pernah kita pikirka dan hanya impor, sekarang ini kita bisa mandiri karena kita bisa memproduksinya sendiri," ucap Jokowi saat meresmikan peluncuran produk riset, teknologi dan inovasi untuk percepatan penanganan Covid-19 melalui telekonferensi, Rabu 20 Mei 2020.

"Lebih dari itu, kita harus mampu menghasilkan vaksin sendiri," tambahnya.

Jokowi juga mengapresiasi Lembaga Eijkman yang sudah mendapatkan data tujuh urutan genome lengkap virus, yang sangat berguna untuk pengembangan vaksin.

"Dan saya juga senang komunitas peneliti terus bekerja untuk menemukan obat dan terapi efektif bagi pengobatan Covid-19," tukasnya.

Jokowi ingin hasil riset dan inovasi yang dilakukan para peneliti tidak hanya berhenti di laboratorium, melainkan dikembangkan dan diproduksi secara massal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.

"Karya-karya itu jangan berhenti di laboratorium, jangan juga sebatas prototipe saja, tapi harus terus berlanjut dan harus bisa diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan domestik kita dan bisa kita ekspor ke mancanegara," pungkasnya.

sumber: Infopresiden.com


PANGKEP TV, Jakarta - Beredar unggahan Facebook yang menyertakan tautan artikel Jayantara News tentang pernyataan Presiden Jokowi akan menghukum seumur hidup bagi kepada daerah yang memainkan bantuan Covid-19.

 

Berikut kutipan narasinya:

“Kabar bahagia buat warga2 yg nda dapa bansos, jgn pigi pa pala, RT atau kades. langsung POLRES jo kong lapor tu kades deng pala pala deng RT RT yg ada bermain akang ngoni pe bantuan COVID 19. saatnya ngoni bertindak, bilang pa tu pala, Rt deng kades .. PRESIDENT SO BILANG HUKUMAN SEUMUR HIDUP BAGI KEPALA DAERAH MAINKAN BANTUAN COVID 19. deng KAPOLRI so warning lagi! untuk warga yg blum dapat bansos Segra melapor ke polres.

https://www/[dot]jayantaranews[dot]com/2020/04/55336/”


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran, melansir dari tempo.co, saat memeriksa isi artikel tersebut, tidak ditemukan keterangan kapan dan di mana Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan itu. Pemberitaan di media arus utama pun tidak ada ketika mencoba mencari dengan memasukkan kata kunci "penyelewengan bantuan Covid-19 dipenjara seumur hidup" ke mesin pencarian Google.

Presiden Jokowi tidak memberi pernyataan akan menghukum bagi mereka yang menyelewengkan bantuan Covid-19, melainkan pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata dia saat dikonfirmasi liputan6.com.

Dalam pencarian melalui Twitter, twit terkait dengan Covid-19 yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi tidak pernah disebutkan hukuman seumur hidup bagi kepala daerah yang memainkan bantuan Covid-19.

 

Berikut beberapa twit Presiden Jokowi terkait Covid-19:

Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena itulah, saya menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.[...] tayang pada 1 April 2020

Saya telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.[...] tayang pada 14 April 2020.


KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelusuran, informasi mengenai Presiden Jokowi menyatakan bahwa kepala daerah yang memainkan bantuan Covid-19 akan dihukum seumur hidup tidak benar, oleh sebab itu unggahan tersebut masuk dalamMisleading Content/Konten yang Menyesatkan.


RUJUKAN


https://turnbackhoax.id/2020/05/06/salah-jokowi-hukuman-seumur-hidup-bagi-kepala-daerah-mainkan-bantuan-covid-19/


https://cekfakta.tempo.co/fakta/764/fakta-atau-hoaks-benarkah-jokowi-sebut-kepala-daerah-yang-mainkan-bantuan-covid-19-bakal-dihukum-seumur-hidup


https://www.liputan6.com/news/read/4217078/kpk-selewengkan-dana-penanganan-corona-terancam-hukuman-mati

 

https://twitter.com/jokowi/status/1245220293150273539


https://twitter.com/jokowi/status/1249993839252668417

 

 

Sumber: cekfakta.com

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id