PANGKEP TV - Akun Dody Kusuma (fb.com/mbahdody) mengunggah sebuah video dengan narasi:

“Ternyata bener, Indonesia itu jadi barometer ..
Demo di USA aja pakai goyang maumere”

Video itu memperlihatkan puluhan demonstran Afrika-Amerika menari di jalan sambil membawa spanduk dan seolah diiringi lagu Gemu Fa Mi Re atau juga yang sering disebut sebagai Lagu Goyang Maumere.


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran Tim Periksa Fakta AFP Indonesia, klaim bahwa ada video yang memperlihatkan puluhan demonstran Afrika-Amerika menari di jalan sambil membawa spanduk dan seolah diiringi lagu Gemu Fa Mi Re atau juga yang sering disebut sebagai Lagu Goyang Maumere adalah klaim yang salah.

Video itu adalah video suntingan atau editan. Video hasil manipulasi dengan menambahkan lagu Gemu Fa Mi Re atau juga yang sering disebut sebagai Lagu Goyang Maumere.

Video aslinya diunggah di akun Twitter Frosty (twitter.com/FrostyTheSkid) pada tanggal 31 Mei 2020. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, cuitan itu berbunyi: “Beritakan ini”. Lalu pada hari berikutnya, Frosty menulis: “Ini di Newark, New Jersey untuk mereka yang ingin tahu.”

NJ.com, situs web berita lokal di New Jersey, juga mengunggah video pengunjuk rasa yang menari di saluran YouTube-nya pada tanggal 31 Mei 2020. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, judul video itu adalah: “Para pengunjuk rasa di NJ menari di jalanan selama unjuk rasa.”

Sedangkan keterangan video itu berbunyi: “Para pengunjuk rasa bersorak dan menari di Newark, N.J. selama aksi protes damai di hari Sabtu.”

Terdapat teks di video itu yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi, “Beginilah cara para pengunjuk rasa di Newark, N.J., menghentikan lalu lintas … Demonstran menari dengan [lagu] Cupid Shuffle … selama aksi untuk memprotes kebrutalan dan rasisme polisi.”

“Cupid Shuffle” adalah lagu yang dirilis pada tahun 2007 oleh artis Cupid.

Aksi demo di Newark itu juga dilaporkan oleh NBC New York pada tanggal 31 Mei 2020.


KESIMPULAN


Video suntingan / editan. Video hasil manipulasi dengan menambahkan lagu Gemu Fa Mi Re atau juga yang sering disebut sebagai Lagu Goyang Maumere.


RUJUKAN


https://periksafakta.afp.com/video-unjuk-rasa-black-lives-matter-di-telah-disunting-untuk-menambahkan-lagu-indonesia


https://twitter.com/FrostyTheSkid/status/1267162332276363264


https://www.youtube.com/watch?v=r5PgtWPEhvI


https://www.youtube.com/watch?v=h24_zoqu4_Q


https://www.nbcnewyork.com/news/local/newark-mayor-kicks-off-citys-peaceful-protest-saturday-no-major-damage-violence-reported/2440421/


https://www.google.com/maps/@40.7356929,-74.1721073,3a,37.5y,222.46h,99.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1saTyS-9rXsVVTj8uef4o33g!2e0!7i16384!8i8192

 

 

 

sumber: cekfakta.com

 

PANGKEP TV, Jakarta - “Sepi Dari Pemberitaan Media. Today REVOLUSI Di Mulai,Semoga Alloh Swt Merestui Dan Melindungi Para Patriot Bangsa Yang Terpanggil Hati Nuraninya Untuk Berjuang Menumbangkan REZIM JOKOWI.
Jangan Lupa Doanya Pemirsa, Semoga Alloh Swt Bersama orang” Berakal Sehat,Dan Rezim ini secepatnya Wassallam/The End.”

Beredar sebuah video memperlihatkan aksi unjuk rasa di sejumlah kota. Dalam video itu tertulis “Turunkan Jokowi” dan sejumlah nama kota. Kemudian juga terdengar teriakan revolusi.

 

HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada aksi unjuk rasa baru-baru ini untuk menurunkan Presiden Joko WIdodo dan sepi dari pemberitaan media adalah klaim yang keliru.

Aksi unjuk rasa pada tahun 2019 bukan hari ini. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi unjuk rasa tersebut juga ramai diliput media arus utama.

Kami menemukan bagian video itu memperlihatkan aksi unjuk rasa pada September 2019. Kala itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KPK dan RUU KUHP di Yogyakarta.

“Mahasiswa Muhammadiyah menolak Revisi UU KPK dan RKUHP di Yogyakarta, long march dari Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Bangga melihat adik-adik bangkit menolak diam,” tulis akun twitter @Dahnilanzar, Senin 23 September 2019.

Pada masa-masa itu, memang benar terjadi gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, pengakuan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah. Ia menegaskan aksi mahasiswa kala itu fokus pada penolakan RUU kontroversial.

“Itu sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa,” kata Dinno seperti dilansir Detik.com, Rabu 25 September 2019.

Pula Ketua Program Studi S1 Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Abdul Gaffar Karim. Ia menegaskan aksi mahasiswa di Yogyakarta saat itu, tidak bertujuan untuk menurunkan Jokowi.

“Enggak usahlah curiga gerakan itu akan jatuhkan presiden, delegitimasi pelantikan,” kata Gaffar seperti dilansir Tempo.co, Rabu 25 September 2019.


RUJUKAN


https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2XDm6K-demo-turunkan-jokowi-di-sejumlah-kota-tak-diliput-banyak-media-ini-fakta


https://twitter.com/Dahnilanzar/status/1176024137464082433


https://news.detik.com/berita/d-4720795/mahasiswa-bantah-ingin-turunkan-jokowi-ada-elite-politik-tunggangi-aksi


https://nasional.tempo.co/read/1252514/dosen-ugm-yogyakarta-demo-mahasiswa-bukan-untuk-turunkan-jokowi

 

sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV - Akun Dew (fb.com/dewiriwayanti.dewiriwayanti) mengunggah sebuah gambar ke grup GRESIK-SUMPEK (fb.com/groups/1095274750561736) dengan narasi sebagai berikut:

“Ternyata benar kta pk prabowo. Thn 2023 tdk akn ada lagi indonesia.”

Gambar yang diunggah adalah seolah tangkapan layar dari artikel yang berjudul “Pemerintah China akan kirim 250 juta tentara Merah ke Indonesia”


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa ada artikel berjudul “Pemerintah China akan kirim 250 juta tentara Merah ke Indonesia” adalah klaim yang salah.

Judul artikel yang di gambar yang diunggah oleh sumber klaim adalah judul suntingan atau editan. Selain itu, tidak ditemukan informasi valid mengenai hal tersebut.

Artikel dengan foto identik, berjudul “Peringatan Keras Xi Jinping pada Dunia, China Siap Perang!”.

Artikel ini dimuat di situs idtoday[dot]co pada 27 Mei 2020. Artikel ini merupakan salinan dari artikel yang berjudul sama yang tayang di situs viva.co.id pada hari yang sama.


RUJUKAN

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4bam1xZb-pemerintah-tiongkok-akan-kirim-250-juta-tentara-merah-ke-indonesia

http://archive.vn/YWuXd (Arsip)

https://www.viva.co.id/amp/militer/militer-dunia/1218150-peringatan-keras-xi-jinping-pada-dunia-china-siap-perang

 

sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV, Jakarta - Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat senilai Rp2 juta. Kebijakan bantuan terkait pandemi COVID-19 hanya dilakukan oleh instansi resmi seperti Kementrian sosial, Dinas sosial, kelurahan dan RT/ RW setempat.

Beredar postingan yang berasal dari akun Facebook dengan nama “Registrasi Ambil Dana Bantuan Anda Covid-19” sebagai berikut:

“MELAWAN COVID-19
MEMBAGIKAN SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA TANPA TERKECULI :


Syarat Dan Ketentuan :
1. Wajib Melengkapi Ktp, Kartu Keluarga, Dan Buku Rekening
2. Para Pelajar Juga Mendapat Bantuan, Tapi Tidak Bisa Double Dalam 1 Keluarga
3. Sumbangan Berupa Dana Senilai Rp 2.000.000,00
4. Di Harapkan Yang Mau Registrasi, Serius Karna Dalam Pengawasan
4. Registrasi Bantuan Anda Ke No Whatsapp Di bawah ini : Whatsapp 082162263472
Di Himbau, Di Harapkan Kepada Masyarakat Agar Tetap Di Rumah Aja !!! Semoga Bantuannya Bisa Bermanfaat Dan Virus Corona(COVID-19) Cepat Hilang Dari Negara INDONESIA Kita !!! TERIMAKASIH !!!”


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya pembagian sumbangan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 berupa uang senilai Rp2 juta adalah klaim yang salah.

Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat senilai Rp2 juta. Kebijakan bantuan terkait pandemi COVID-19 hanya dilakukan oleh instansi resmi seperti Kementrian sosial, Dinas sosial, kelurahan dan RT/ RW setempat.

Hal ini diinformasikan oleh Humas Polda Kalteng melalui akun Instagramnya pada 14 Mei 2020.

Berikut kutipan klarifikasinya:

“Informasi tersebut TIDAK BENAR alias HOAX.

Faktanya :

Setelah nomer whatsapp tersebut dihubungi, kemudian dijawab bantuan tersebut berasal dari pemerintah dan syaratnya harus mengirimkan foto KTP, foto KK, foto buku rekening dan nomer HP.. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat senilai Rp 2 juta dan pendataan atau registrasi penerima bantuan melalui instansi resmi, seperti Kementrian sosial, Dinas sosial, kelurahan dan RT/ RW setempat.

Mari Bijak Bermedia Sosial. Saring sebelum Sharing

Lawan Hoax, Tolak Hoax, Tangkal Hoax dan Laporkan Hoax

STOP HPUS (Hoax, Pornografi, Ujaran Kebencian, dan SARA)

#HumasPoldaKaltengPeloporTangkalHoax”


RUJUKAN


https://turnbackhoax.id/2020/05/18/salah-registrasi-ambil-dana-bantuan-anda-covid-19/

 


sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV, Jakarta - Konser amal virtual peduli covid 19 dihadiri BPIP tanpa sosial distancing

Video tahun 2017. Saat itu Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Musik Synchronize Fest 2017 pada Sabtu, 7 Oktober 2017.

Akun Mahfudin Al Farizzi Azram (fb.com/mahfudin.ganni) mengunggah sebuah video dengan narasi sebagai berikut:

“Masjid/ mushola ditutup tpi knp ngadain konser cuk..
Otak mana otak”

Video ini menampilkan Presiden Joko Widodo yang tampak ada di sebuah konser musik.


HASIL CEK FAKTA


Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa video yang diunggah oleh sumber klaim adalah video Presiden Joko Widodo yang menghadiri konser saat masjid dan mushola ditutup terkait wabah virus Corona COVID-19 adalah klaim yang salah.

Video itu adalah video tahun 2017. Saat itu Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Musik Synchronize Fest 2017 pada Sabtu, 7 Oktober 2017.

Video yang identik dengan video yang diunggah oleh sumber klaim diunggah oleh kanal Youtube THEDOGGYTV pada 6 Maret 2018 dengan judul “DOGGYNESIA Eps.16 – SYNCHRONIZE FEST 2017”.

Dalam keterangannya, kanal ini menuliskan narasi sebagai berikut:

“Keseruan waktu di Synchronize Fes 2017, Jakarta. Berdansa bersama Pak Jokowi !”

Artikel tentang kehadiran Presiden Joko Widodo di acara ini juga dimuat di situs Kantor Staf Presiden pada 8 Oktober 2017 dengan judul “Presiden Saksikan Festival Musik Di Kemayoran”.

Berikut kutipan artikel tersebut:

“Cuaca gerimis yang mengguyur lokasi acara tidak menurunkan semangat Presiden. Bahkan, tanpa menggunakan payung, Presiden tetap melanjutkan kegiatannya. 15 menit kemudian, Presiden bergeser ke panggung ketiga. Di sana, sudah ada grup musik Shaggydog yang sedang beraksi di atas panggung.

Setelah menyaksikan sejumlah penampilan dan berbincang dengan para pengunjung, Presiden menuju panggung lainnya yang menyajikan hiburan musik dangdut.

“Semuanya pengen ditontonlah. Semuanya baik, semuanya baik,” ucap Presiden memberi komentar tentang penampilan para musisi di festival tersebut.”


RUJUKAN


https://turnbackhoax.id/2020/05/19/salah-video-masjid-mushola-ditutup-tpi-knp-ngadain-konser-cuk/

 

sumber: cekfakta.com

PANGKEP TV - KPU Kabupaten Garut menyatakan informasi tersebut tidak legal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,karena sampai saat ini belum ada Peraturan KPU RI terbaru terkait tahapan Pemilihan Serentak. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan ditunda dari September ke Desember 2020 karena bencana non alam.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI

Kategori: Konten Palsu

Akun Pilkada Solok (fb.com/pilkada.solok.5) mengunggah sebuah gambar dengan narasi :

“Proses Pemilu dimasa Corona hanya menguntungkan petahana”

Di gambar tersebut terdapat narasi:

“TAHAPAN PILKADA TERBARU
Sumber: KPU
30 Mei 2020 Pengaktifan petugas panitia pemilihan kecamatan/panitia pemungutan suara. 9 Juni-1 Agustus 2020, Penyelesaian bakal pasangan calon perseorangan. 4 Juli-2 Agustus 2020, Pencocokan dan penelitian daftar pemilih, 27 Juli 2020, Mulai pengadaan logistik, 17 Agustus-8 September 2020, Pengumuman pendaftaran calon hingga penetapan, 8 September-9 November 2020 Sengketa tata usaha negara pencalonan. 11 September-5 Desember 2020, kampanye, dan 9 Desember 2020 pemungutan suara.”

Sumber : http://archive.md/8tRJL (Arsip)

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Tahapan pemilu Terbaru 2020 adalah salah.

KPU Kabupaten Garut menyatakan informasi tersebut tidak legal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,karena sampai saat ini belum ada Peraturan KPU RI terbaru terkait tahapan Pemilihan Serentak. Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan ditunda dari September ke Desember 2020 karena bencana non alam.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan segera mematangkan revisi peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan kepala daerah 2020. Langkah ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“KPU akan segera menindaklanjuti dengan mematangkan rancangan revisi peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal yang selama ini sudah kita susun,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (5/5/2020) malam.

KPU pun menyambut baik terbitnya Perppu soal Pilkada ini. Menurut Pramono, Perppu telah mengakomodir usulan KPU untuk mempertegas kewenangan menunda dan melanjutkan Pilkada.

“Sebelumnya tidak diatur dengan jelas siapa yang berwenang untuk menunda Pilkada jika gangguan bersifat nasional,” ujar Pramono.

Sebagaimana bunyi Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 122A, disebutkan bahwa kewenangan untuk menunda Pilkada berada di tangan KPU.

Dalam pasal itu juga disebutkan, bahwa kewenangan untuk menetapkan kelanjutan Pilkada yang semula ada di ranah eksekutif, kini menjadi wewenang KPU pula. Menurut pasal tersebut, KPU dapat melanjutkan tahapan Pilkada setelah melalui persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR.

Pramono mengatakan, dalam menentukan tahapan Pilkada, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BNPB dan Kemenkes, untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian pandemi Covid-19.

“Sehingga KPU mendapat kepastian apakah hari pemungutan suara Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Pasal 201A Ayat (2), yakni di bulan Desember tahun ini, atau harus diambil waktu lebih lama lagi, sehingga harus menggunakan ketentuan Pasal 201A ayat (3),” kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Perppu itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.

 

 


REFERENSI  


https://www.instagram.com/p/CADIYvpF23n/


https://www.instagram.com/p/B__xNeRBSwf/


https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/07144571/perppu-2-2020-terbit-kpu-matangkan-revisi-aturan-soal-tahapan-dan-jadwal


https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/


https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/11/05/2020/beredar-flyer-tahapan-pilkada-terbaru-ternyata-hoax/

 

 

sumber: turnbackhoax.id

Page 1 of 4

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id