Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menyebut petugas medis menggunakan jarum palsu saat vaksinasi. Dengan narasi "Sudah diketahui bahwa mereka menggunakan jarum suntik palsu untuk orang yang disuntik. Tapi, tolong jangan terlalu kelihatan di TV. Mereka menunjukkannya, bahkan lebih dari sekali? Hampir seperti mereka ingin kau melihat ini... oh...".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim jarum palsu dalam pemberitaan video di situs BBC News adalah tidak benar. Faktanya, itu merupakan jarum suntik yang bisa ditarik (retractable needles). BBC menjelaskan, petugas medis tersebut menggunakan safety syringe. Jarum ini akan masuk ke perangkat secara otomatis setelah digunakan. Masih dalam penjelasan BBC, safety syringe sudah digunakan secara luas selama lebih dari satu dekade. Alat ini berfungsi untuk melindungi staf medis dan pasien dari cedera hingga infeksi.

KATEGORI: DISINFORMASI

Link counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4444711/cek-fakta-petugas-medis-ini-pakai-jarum-palsu-saat-vaksinasi-simak-penelusurannya

 

https://www.bbc.com/news/55364865

 

PANGKEP TV, Jakarta - Kabar vaksinasi Covid-19 sedang geger diperbincangkan masyarakat. Siapa sajakah penerima vaksin Covid-19? Berikut cara cek daftar nama penerima vaksin corona via aplikasi dan website.

Berdasarkan informasi yang beredar, vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan segera dimulai, yaitu bulan Januari hingga April 2021. Oleh karena itu, kini masyarakat dapat mengecek apakah dirinya terdaftar sebagai penerima vaksin tahap pertama atau tidak, dilansir dari suara.com jaringan terkini.id, Jumat, 1 Januari 2021.


Vaksin Covid-19 tahap pertama ini diketahui akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Dengan begitu, para tenaga kesehatan ini dapat mulai melakukan pengecekan melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Google Play Store bagi pengguna Android atau AppStore bagi para pengguna IOS.

Kemudian selain melalui aplikasi, cara cek daftar nama penerima vaksin Corona juga dapat dilakukan melalui laman https://pedulilindungi.id. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan NIK.

Apa Itu Aplikasi Peduli Lindungi?

Aplikasi Peduli Lindungi telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing melalui infrastruktur, sistem dan juga aplikasi telekomunikasi untuk mendukung Surveilans Kesehatan melengkapi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020.

Selain memberikan informasi terkait terdaftar atau tidaknya sebagai calon penerima vaksin Corona, aplikasi Peduli Lindungi juga dapat mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan). Selain itu juga dapat membantu mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa melakukan kontak secara langsung.

Bagaimana Cara Cek Daftar Nama Penerima Vaksin Corona?

Bagi Anda yang ingin melakukan pengecekan, maka Anda perlu memasukkan NIK. Setelah memasukan NIK sesuai dengan KTP, maka nantinya akan timbul informasi apakah nama Anda telah atau belum terdaftar sebagai calon penerima vaksin kelompok pertama.

Dalam laman https://pedulilindungi.id juga disebutkan bahwa calon penerima vaksin Corona juga akan mendapatkan SMS pemberitahuan dari PEDULI COVID untuk diarahkan melakukan registrasi ulang secara elektronik. Registrasi ulang ini perlu dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi maupun laman tersebut.

Namun, bagi tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mendapatkan SMS, atau namanya belum terdaftar saat melakukan cek NIK, maka segera mengirimkan email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Seperti itulah cara cek daftar nama penerima vaksin corona via aplikasi dan website.


Sumber: Pangkep.terkini.id

 PANGKEP TV, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat. Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada menteri kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut. Hal itu disampaikannya melalui keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Tahap yang pertama akan dilakukan ialah vaksinasi ke tenaga kesehatan (nakes). Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang (nakes) di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers, ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai divaksinasi,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, setiap negara tentu memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin Covid-19 ini.

“Ini (nakes) adalah garda terdepan dalam pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di Amerika dan semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi,” kata Budi.

Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin Covid-19.

Menkes juga menerangkan bahwa selama ini BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin Covid-19 di Indonesia sehingga BPOM dinilai dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.

“Arahan Bapak Presiden mohon juga dilakukannya bertahap dan hati-hati. Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau sangat sayang kepada tenaga kesehatan ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat coba dilakukan secara bertahap dan hati-hati,” imbuh Menkes.

Pastikan Ketersediaan Dosis

merintah berupaya keras untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh kalangan. Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.

“Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena Covid-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat,” ujar Menkes.

Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi.

“Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral dan satu sifatnya multilateral,” ucap Budi.

Hingga saat ini, dari jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi untuk menambah jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain dan 130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika). Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika). Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.

Vaksin Covid-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target sebanyak 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.

“Hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerja sama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis,” imbuh Menkes.

Untuk Indonesia, porsi vaksin yang diberikan hingga saat ini masih bergerak dinamis. Namun, dapat dipastikan bahwa perolehan vaksin untuk Indonesia dari Gavi berkisar antara 3 persen dari populasi atau sebanyak 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau sebanyak 100 juta dosis.

Menteri Kesehatan menjelaskan, penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral turut disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.

“Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier-supplier yang ada empat tadi supaya kalau ada vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa datang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral,” tuturnya.

Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah dari jumlah tersebut sudah pasti diperoleh Indonesia sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta sehingga sudah 660 juta. Kita ada cadangan yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya,” tandasnya.

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tak dibubarkan. Gugus Tugas, kata Pramono, hanya berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

"Dengan terbentuknya atau dengan terbitnya Perpres Nomor 82 tahun 2020, Gugus Tugas beralih namanya menjadi Satuan Tugas," kata Pramono dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa 21 Juli 2020.

Pramono lantas menjelaskan mengapa Gugus Tugas diganti nama menjadi Satuan Tugas. Sebab, saat ini, Satuan Tugas berada di bawah koordinasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Kalau Gugus Tugas itu berdiri sendiri karena Gugus Tugas pada waktu itu dibuat Keppres maka dia menjadi Gugus Tugas. Karena ini menjadi Perpres dan dia tidak berdiri sendiri, ada Satuan Tugas yang lain maka namanya menjadi Satuan Tugas. Tetapi bekerjanya tanggung jawab dan sebagainya adalah sama," tuturnya.

Hal yang sama juga berlaku pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah. Pramono menekankan otomatis Gugus Tugas di daerah juga berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

"Maka dengan telah berfungsinya satuan tugas nasional penanganan COVID nasional dan daerah bagaimana dengan di daerah? Maka di daerah diintegrasikan tidak perlu dibubarkan. Hanya namanya berubah menjadi satuan tugas penanganan COVID-19 daerah. Sekali lagi kami tegaskan gugus tugas daerah tidak ada yang dibubarkan namanya menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah," kata Pramono.

Pramono mengatakan untuk legalisasi Satuan Tugas di daerah nantinya akan ditetapkan oleh Komite Kebijakan. Namun, dia menekankan Gugus Tugas di daerah saat ini tetap bisa bekerja tanpa ditetapkan Komite Kebijakan.

"Tetapi tanpa ditetapkan Komite Kebijakan secara otomatis mereka bisa bekerja pada saat ini karena itu diatur dalam pasal 20 ayat 2 semua pelaksana tugas fungsi gugus tugas beralih dari Komite Kebijakan Satuan Tugas sejak terbentuknya ditetapkannya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional atau daerah maka dengan demikian ini bersifat otomatis," kata Pramono.

"Setelah satuan tugas terbentuk, maka gugus tugas nantinya sudah tidak ada lagi karena memang satuan tugas dan gugus tugas adalah organisasi yang sama," imbuhnya.

 

 

Sumber: Infopresiden.com

PANGKEP TV, Pangkajene - Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangkep, dr Annas Ahmad, menyebut ada tambahan lima kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pangkep, berdasarakan pemeriksan PCR swab tenggorokan.

“Iya ada tambahan lima kasus untuk hari ini,” ujar Annas, dikutip dari pangkep.terkini.id, Rabu, 15 Juli 2020.

Dia menambahkan, dari data lima kasus baru tersebut diantaranya dua dari Kecamatan Minasatene, dua dari Kecamatan Bungoro, satu dari Kecamatan Pangkajene.

“Kasus tambahan dari tiga kecamatan,” katanya.

Adapun, kata Annas data empat tambahan kasus Covid-19 perempuan usia 27 tahun, perempuan 57 tahun, dan laki-laki 24 tahun, laki-laki 30 tahun.

Annas juga menuturkan, angka kesembuhan kasus positif di Pangkep terus juga mengalami peningkatan.

“Kita berharap angka kesembuhan terus meningkat,” ujar Annas.

Dirinya juga mengimbau agar maayarakat, tetap terus mengikuti protokoler kesehatan.

“Kita berharap, masyarakat ikut bersama-sama menekan penyebaran Covid-19,” katanya.

Tambahan lima kasus baru tersebut, menjadikan total positif Covid-19 di Kabupaten Pangkep sebanyak 70 kasus.

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memberlakukan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selepas mengikuti pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 15 Juli 2020.

"Presiden sedang siapkan namanya Instruksi Presiden sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi," jelas Ridwan.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, Pemprov Jawa Barat mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi lantaran akan memberlakukan sanksi denda kepada warga yang tak patuh protokol kesehatan.

Diketahui, Pemprov Jawa Barat akan memberlakukan sanksi denda kepada warga yang tidak pakai masker di tempat umum sebesar Rp100-150. Kebijakan itu berlaku mulai 27 Juli 2020.

"Kita diapresiasi Presiden karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi," jelasnya.

"Tadi ditanya Jawa Barat berapa, saya bilang sekitar Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. (Jokowi bilang) ya nanti diperkuat oleh Inpres yang mudah-mudahan Minggu ini keluar. Karena Jabar denda tidak pakai masker di ruang publik, kecuali pidato, kecuali makan, itu di tanggal 27 Juli," pungkas Kang Emil.

 

sumber: Infopresiden.com

Page 5 of 19

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id