PANGKEP TV, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap dua sudah direalisasikan kepada 6,597 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka itu setara 73,3% dari target sebanyak 9 juta KPM.

"Realisasi per hari ini 73,3% dari target 9 juta, yaitu kurang lebih 6,597 juta keluarga atau senilai Rp 3,96 triliun yang sudah diserahkan kepada keluarga yang masuk dalam data kami," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers tentang bantuan sosial secara virtual di kantor presiden, Rabu 17 Juni 2020.

Namun sayangnya program penyaluran BST masih terkendala pendataan. Kemensos hingga hari ini baru menerima data sebanyak 8,366 KPM dari daerah.

Untuk mengatasi masalah itu, Kemensos memutuskan, bagi daerah yang belum memenuhi alokasi pendataan, maka jatahnya akan dialihkan ke daerah lain.

"Masih kurang 640 ribu keluarga yang kami mintakan dari daerah. Beberapa upaya yang kami lakukan bagi daerah yang belum siap memenuhi alokasi atau kuotanya antara lain kita mengalihkan sisa kuota daerah tersebut kepada daerah yang lebih siap menyalurkan," terangnya.

Selain itu, Juliari mengaku, penyaluran bansos tunai juga terkendala lantaran harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu KPM yang antre menerima bansos tunai sangat terbatas.

 

sumber: infopresiden.com

PANGKEP TV, Pangkajene - Ketua Pansus, Rasyid meminta kepada Plt Kepala desa. Kabba, Muhammad Syukur untuk yang pertama mengklarifikasi aduan masyarakat tersebut.

"Kita harus dengar juga pembelaan dari perangkat desa, utamanya kepala desa terkait dugaan pemotongan bantuan yang dilakukan petugas desa terhadap bantuan warga," pintanya.

 Syukur pun langsung menjawab pertanyaan dari ketua pansus tersebut.

Dia membantah semua tuduhan masyarakat perihal dugaan pemotongan. Menurutnya, pemotongan BLT senilai Rp100 ribu dari Rp600 ribu uang warga tidak benar adanya.

 "Hal ini ribut pertama kali pada 13 Mei 2020. Kami pun langsung melakukan klarifikasi ke perangkat desa maupun pendata yang diduga melakukan pemotongan bantuan. Kita bentuk relawan, warga setempat untuk mencaei fakta. Ternyata hasilnya adalah bohong. Tidak ada pemotongan dilakukan.

Saya menduga ini adalah rekayasa oleh oknum tak bertanggungjawab yang ingin memperkeruh suasana saat ini," ujar dia.

 Hal senada pun diungkapkan Lurah Sibatua, Harianti. Menurutnya, apa yang dilakukan warganya dengan mendatangi kantor Bupati untuk melayangkan protes atas penyaluran bantuan yang tak merata, adalah hal yang salah.

 Sebab warga yang datang ke sana merupakan orang-orang panggilan dan telah dipolitisasi oleh oknum. Sebab, warga yang hadir merupakan warga yang hadir beberapa diantaranya terdata menerima bantuan baik program rastra maupun PKH.

 "Kami sayangkan sikap warga dan juga sikap dari pendamping mereka yakni LBH. Sebab, mereka tak sesuai prosedur, karena langsung melaporkan ke wakil bupati tanpa mengadu terlebih dahulu ke tingkat kelurahan," tegasnya.

 Dia menambahkan, warga yang datang pun telah dia tanyai perihal aduan mereka dengan memberikan fakta bahwa mereka merupakan penerima bantuan.

"Ada satu warga-ku, tidak usah saya sebutkan namanya. Saya tanyai, kenapa kita ikut? Dia jawab kalau dia dipanggil, dikumpulkan dan dijanjikan bahwa kalau ikut ke kantor bupati, akan menerima BST saat itu juga. Padahal, Bagaimana bisa dapat kalau sudah terdaftar di PKH," cerita dia meniru perkataan salah satu warganya.

 Harianti menambahkan, bahwa sebelum warganya datang ke kantor bupati, mereka sempat berkumpul di daerah Sanrangang.

Di sana mereka dijanjikan kalau hadir dalam unjuk rasa tersebut dengan mengumpulkan KK akan mendapatkan BLT itu sesuai janji dari pendamping mereka.

 "Terkait wargaku yang namanya Muzdalifah, dia membuat karangan sendiri saja. Sebab ATM yang dia sebutkan PIN-nya telat terganti ternyata hanyalah karangan. karena saat saya mengajaknya untuk memperbaiki ATM tersebut ke bank dia menolak pergi dengan alasan bahwa atm-nya telah diperbaiki. padahal PIN dalam program BPNT tidak bisa dirubah ataukah diganti. Terkait isi saldonya yang berkurang itupun adalah bohong karena dia telah menarik semua isi saldonya," kata Lurah Sibatua.

 Bahkan salah satu warga di RK4 Kelurahan Sibatua yang turut hadir pada pansus tersebut mengaku bahwa dalam satu warga yang melakukan unjuk rasa tersebut merupakan staf dari kelurahan Sibatua.

"Di dalam video tersebut, ada PNS. Dia sebagai PNS di kantor lurah, namanya Pak Huranuddin. Dia bilang, kalau pendukungnya MYL tidak akan mendapatkan sembako," ujarnya meniru perkataan staf tersebut di hadapan para anggota Pansus.

 

Mendengar hal tersebut, Anggota Pansus, Asri mengaku sangat kaget.

Sebab di tengah pandemi Covid-19 saat ini, ada oknum yang ingin memperkeruh keadaan dan memprovokasi warga.

"Ini tidak betul. Harusnya dilaporkan saja oknum-oknum yang selalu buat gaduh tersebut. Jangan sisipi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi dan jabatan disaat warga kesusahan seperti ini. Pasti ada dalang dari semua persoalan ini," tegas kader PAN dari Komisi III DPRD Pangkep tersebut.

  

Peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Pangkep terus melonjak. Kini angka orang yang terkonfirmasi positif terjangkit virus tersebut sebanyak 17 orang..

Kasus terbaru pun menjangkit salah satu relawan gugus tugas yang bertugas di RS Batara Siang sebagai tenaga kebersihan untuk ruang khusus isolasi COVID-19. Petugas ini pun dicurigai tertular virus Corona sejak meningkatnya angka pasien yang pernah dirawat di RS Batara Siang, sebelum dirujuk ke Makassar.

Juru Bicara COVID-19, dr Annas Ahmad mengatakan bahwa pasien ke-17 ini adalah salah satu relawan yang telah membantu sejak gelombang satu hingga gelombang dua. “Saat ini pasien sedang masa karantina. Dia memiliki gejala sakit tenggorokan. Jadi dilakukan swab dan fasilnya positif,” katanya, Sabtu, 16 Mei 2020

Sebagai langkah pencegahan, pihak RS Batara Siang pun langsung melakukan uji rapid diagnostic test (RDT) bagi seluruh petugas kesehatan yang masuk di gelombang kedua saat ini. “Kita tinggal menunggu hasilnya. Sebab sampai saat ini masih proses Rapid,” lanjutnya.

Annas yang merupakan direktur RS Batara Siang tersebut berpesan kepada masyarakat untuk waspada akan peningkatan jumlah kasus. Sebab kasus transimisi lokal telah terkonfirmasi di Pangkep.

“Kita saat ini masuk dalam tanggap darurat. Kasusnya terus bertambah dan penyebaran tingkat transmisi lokal semakin luas. Masyarakat harus waspada dan mengikuti aturan pemerintah terkait pencegahan covid. Sebab petugas kesehatan saja yang mengikuti protokol masih bisa tertular, apalagi masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah,” katanya.

Aktifitas warga saat ini pun saat ini masih padat. Dari pantauan, aktifitas olah raga sore hari, jual beli di pasar dan sejumlah tempat serta berkumpulnya orang-orang untuk menerima bantuan di satu tempat.

Saat ini data pasien Covid-19 di Pangkep mencapai 17 orang. Dimana 6 pasien telah dinyatakan sembuh, dan satu pasien dinyatakan meninggal.

 
PANGKEP TV, Pangkajene - Mersepon dugaan kerancuan data penerima bantuan sosial(bansos), pemerintah Kabupaten Pangkep akan membentuk tim perbaikan data.
 
Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana, menuturkan jika hal tertsebut disampaikan langsung oleh Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid.
 
"Tadi kita sudah rapat, salah satu keputusannya kita bentuk tim perbaikan data,"ujarnya, Senin, 11 Mei 2020.
 
Lanjutnya, pihaknya sudah meminta data dari kelurahan dan dinas sosial.
 
Selanjutnya kedua data itu akan dibandingkan. 
 
"Kita akan lihat, data mana yang ada perubahan. Dari kelurahan atau dinas sosial,"tambahnya.
 
Ditambahkan oleh wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana mengatakan, semua data yang ada akan dilakukan sinkronisasi.
 
"Semua data yang ada akan kita kawinkan antara data kelurahan/desa dan semua operator, baik PKH, BPNT maupun Bansos,"tambahnya.
 
Wakil Bupati Pangkep bahkan menerima sejumlah warga yang datang langsung membawa KTP dan KK.
 
Warga ini mengaku tidak mendapatkan bansos.
 
 
 

PANGKEP TV, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyayangkan adanya kasus, Ketua RT di Desa Telok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, meminta uang rokok kepada penerima bantuan sosial terdampak COVID-19. Ketua RT tersebut minta jatah Rp 50 sampai Rp 100 ribu.

Juliari mengatakan, dirinya sudah membaca di media bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah. Oknum ketua RT tersebut telah mengembalikan uang yang seharusnya diterima warga yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Meski demikian, lanjut Juliari, dirinya berharap kasus semacam ini tidak terulang. Dia berharap bantuan dari pemerintah bisa benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Imbauan saya tentunya jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan di dalam upaya pemerintah menyalurkan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan," ujarnya, Sabtu 2, Mei 2020.

Sebelumnya dikutip dari detik.com, Kapolsek Kresek AKP Suryana menjelaskan, begitu informasi ada oknum RT yang memotong bantuan warga pada Jumat (1/5) kemarin, kepala desa langsung memanggil seluruh RT. Ternyata, ada satu RT di Desa Telok yang meminta jatah dari bansos pemerintah.

AKP Suryana mengatakan bahwa si RT ini meminta jatah dengan bahasa minta uang rokok karena ketua RT ini melakukan pendataan ke warga penerima bansos. Ketua RT ini minta jatah Rp 50 sampai Rp 100 ribu.

"Uangnya sudah dikembalikan, jumlahnya ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu. Cuma sudah dipulangin semua," kata AKP Suryana saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/5/2020).

Masalah ini sendiri menurut Camat Kresek HA Zaenudin diselesaikan secara musyawarah, tidak dibawa ke jalur hukum. Uang yang diambil ketua RT Kampung Pulo itu dikembalikan ke warga penerima bansos.

"Intinya sudah kekeluargaan, musyawarah tidak jalur hukum. Kemarin dari polres juga sudah datang," ujar Zaenudin dihubungi terpisah.

 

Sumber: Infopresiden.com

Pangkep TV, Penjelasan :

Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyediakan nomor hotline pengaduan "Bantuan Sosial Kementerian Sosial" untuk masyarakat yang kesulitan untuk makan karena dampak pandemi Covid-19. Pesan tersebut menyebutkan nomor telepon yang dapat dihubungi 0811-10-222-10. Masyarakat dapat menghubungi dengan menuliskan format data nama lengkap, NIK dan alamat lengkap.

Faktanya, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Wiwit Widiansyah menegaskan bahwa nomor tersebut tidak melayani pendaftaran penerima bansos. Akan tetapi digunakan untuk pengaduan bansos Kementerian Sosial seperti bantuan salah sasaran, penyelewengan, pungutan liar, bantuan sosial tidak sesuai komponennya, dan sebagainya.  

Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan yang ditemukan selama penyaluran bantuan sosial bisa menghubungi alamat email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atau menyampaikan pesan tertulis pada nomor: 0811-10-222-10.

Saluran ini 

KATEGORI: DISINFORMASI

Link counter:

https://twitter.com/KemensosRI/status/1253337816206995459 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/26094/disinformasi-pesan-berantai-mengatasnamakan-kementerian-sosial-republik-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

 

sumber berita

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id