PANGKEP TV - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat Mamuju tidak mudah terpengaruh dengan kabar bohong atau informasi hoaks yang beredar dan meresahkan terkait peristiwa gempabumi di Sulawesi Barat (Sulbar) 6,2 magnitudo.

Hal itu disampaikan Doni saat melakukan peninjauan lokasi terdampak gempabumi Sulbar bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, di Mamuju, Sulbar, Minggu (17/1/2021).

“Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Doni.

Sebelumnya beredar isu yang mengharuskan masyarakat untuk keluar dari Mamuju setelah sebelumnya didahului dengan adanya informasi hoaks gempa susulan yang lebih jauh besar dari peristiwa sebelumnya.

Kepala BMKG juga menanggapi bahwa informasi mengenai himbauan pemerintah untuk mengosongkan wilayah Mamuju adalah tidak benar.

Pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju. Informasi yang dikeluarkan BMKG adalah himbauan masyarakat untuk menjauhi bangunan yang sudah roboh, sehingga diharapkan informasi itu dapat disikapi dengan baik dan tetap tenang.

“Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Yang kami himbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang sudah runtuh,” jelas Dwikorita.

“Jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai,” sambungnya.

Sebelumnya BMKG telah merilis informasi mengenai adanya potensi gempa susulan, akan tetapi pihaknya memastikan bahwa kekuatannya tidak akan sebesar gempa kedua atau mainshock seperti yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari.

Lebih lanjut, BMKG meminta agar masyarakat tetap tenang namun waspada guna mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut.

“Perlu mewaspadai adanya gempa susulan, tetapi tidak akan sampai sebesar 8,2 magnitudo. Kurang lebih sebesar kemarin (Magnitudo 6,2), itu yang paling besar. Tetapi akan lebih banyak yang lebih rendah dari kemarin,” pungkas Dwikorita.

PANGKEP TV - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan akibat Gempabumi di Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari.

Adapun besaran dana stimulan tersebut masing-masing adalah 50 juta rupiah untuk Rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk Rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk Rumah Rusak Ringan (RR).

Menurut Kepala BNPB, Doni Monardo, jumlah besaran dana stimulan tersebut merupakan usulan yang diberikan dari Pemerintah Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.

“Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelas Doni, Minggu (17/1/2021).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempabumi merupakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban, termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” pungkas Doni.

 

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Jakarta - Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/06/2020). Saat memberikan arahan, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Gugus Tugas dari pusat hingga tingkat terbawah.

“Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas baik di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai Gugus Tugas di desa, RT, maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras tak kenal waktu dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian Covid,” kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir karena ancaman Covid-19 masih ada. Kondisi terkait Covid-19 juga dinilai masih dinamis di setiap daerah.

“Ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil. Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya,” jelasnya.

Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan bisa digunakan secara efektif setelah melalui berbagai tahapan uji. Oleh sebab itu, Presiden menyebut bahwa masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut dengan menerapkan kebiasaan baru agar aman dari Covid-19.

“Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan Covid,” paparnya.

Adaptasi kebiasaan baru tersebut, lanjut Presiden, harus dilakukan dengan hati-hati serta merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan. Presiden juga meminta agar data-data yang komplet yang telah dimiliki oleh Gugus Tugas agar disampaikan ke daerah.

“Saya minta nanti kalau data-datanya sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat, atau kematiannya tertinggi sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” ungkapnya.

“Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis scientific, sesuai dengan standar WHO, untuk menganalisa data-data dari daerah,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Graha BNPB antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

 

 

sumber:Kominfo

PANGKEP TV, Jakarta - Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/06/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

“Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat,” paparnya.

“Saya juga sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

“Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan,” jelasnya.

“Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan,” tambahnya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

“Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua,” ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

“Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini,” imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

“Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” tegasnya.

“Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali,” tandasnya.

 

sumber: Kominfo

PANGKEP TV, Jakarta - Pemerintah memprediksi pandemi virus corona (Covid-19) bisa dikendalikan pada Juni-Juli mendatang.

Namun, hal itu bisa terwujud jika seluruh masyarakat memiliki komitmen yang kuat menaati peraturan dan imbauan pemerintah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menghindari keramaian, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan berdiam diri di rumah.

Pria yang akrab disapa Yuri ini menilai, upaya tersebut bisa memutus rantai penularan Covid-19.

"Kita bersama-sama harus menjalankan ini, bila kita menginginkan pada bulan Juni-Juli kasus ini bisa kita dikendalikan," kata Yuri dalam jumpa persnya, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa 5 Mei 2020.

Kepatuhan, kedisiplinan, dan komitmen yang kuat, menurut Yuri tidak hanya dilakukan sebagian kelompok orang saja melainkan dikerjakan seluruh masyarakat.

Dengan begitu, bukan tidak mungkin tiga bulan mendatang, Indonesia akan bisa menjalani kehidupan normal seperti sediakala.

"Oleh karena itu, kita berharap bahwa di bulan Agustus kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, sudah bisa menjadi kondisi yang normal yang baru, dalam artian kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin, disiplin untuk mencuci tangan misalnya, menjaga pola hidup bersih," ujarnya.

Yuri memastikan, dengan cara tersebut dapat menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga, lingkungan, dan Indonesia.

"Kita yakini kita bisa melakukan itu," ucapnya.

 

sumber: infopresiden.com

 

Pangkep TV, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkonfirmasi sebanyak 89 laboratorium uji Polymerase Chain Reaction (PCR) telah aktif dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Penambahan laboratorium tersebut semakin meningkatkan kapasitas tim kesehatan dalam melakukan skrining untuk menemukan kasus baru COVID-19 di Tanah Air sehingga penanganaan juga dapat lebih cepat dilakukan.

“Kita bersyukur bahwa hari ini 89 laboratorium sudah aktif melaksanakan pemeriksaan,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (30/4).

Yuri juga merincikan sebanyak 89 laboratorium tersebut di antaranya ada 48 di Rumah Sakit, 15 di Perguruan Tinggi, 18 Kementerian Kesehatan, 5 Laboratorium Kesehatan Daerah dan 3 di Balai Veteriner.

Adapun hingga hari ini, sebanyak 94.599 spesimen telah diperiksa menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di seluruh laboratorium tersebut.

Dari 72.351 kasus yang diperiksa spesimen didapatkan data 10.118 positif dan 62.233 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 230.411 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 21.827 orang.

Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

Sumber Berita : https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-89-laboratorium-telah-aktif-tangani-covid19

Page 1 of 2

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id