PANGKEP TV - Pemerintah Kabupaten Pangkep, menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN).

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkab Pangkep dalam penerapan sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sertifikat penghargaan diterima langsung wakil bupati Pangkep, Syahban Sammana yang diserahkan oleh ketua KASN, Agus Pramusinto, di Jakarta, Jumat (29/1/21).

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkep, H Ilham saat dikonfirmasi menerangkan, Pangkep adalah satu dari empat daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerima penghargaan ini.

"Yang terima di Sulsel ada empat, Pemerintah Provinsi Sulsel kategori Sangat baik, Pemda Kabupaten Sinjai, Pemda Kabupaten Wajo, dan Pemda Kabupaten Pangkep. Pangkep sendiri nilainya 257,"ujarnya.

Lanjutnya, adapun delapan aspek yang menjadi kriteria penilaian mandiri sistem Merit pada Aplikasi SIPINTER adalah perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pembinaan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi, rotasi dan promosi, pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan serta sistem pendukung.

PANGKEP TV, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi terlarang tersebut.

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip,” tegas Menteri Tjahjo saat menjadi narasumber dalam Program Breaking News yang disiarkan di Metro TV, Rabu (30/12/2020).

Tjahjo menyebutkan bahwa yang termasuk dari organisasi terlarang itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI). Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun. “Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” jelas Tjahjo.

Pernyataan Menteri Tjahjo tersebut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan FPI sebagai organisasi masyarakat terlarang. Dasar dari pelarangan FPI sebagai organisasi masyarakat tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan bahwa akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah, serta organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Jika dilanggar maka ASN tersebut sudah dipastikan akan dikenakan sanksi, baik sanksi disiplin, sanksi pidana, maupun sanksi lainnya.

Surat edaran itu akan ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah terkait pelarangan dan sistem pengawasan kepada ASN akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Salah satu yang ditegaskan adalah ASN itu terikat dengan keputusan negara dan pemerintah.

Sebagai langkah tegas, Kementerian PANRB bersama Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara melakukan sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sidang yang dilakukan secara berkala tersebut memutuskan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik, hingga pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam gerakan radikalisme.

Dengan tegas, Menteri Tjahjo mengatakan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam masalah terorisme dan radikalisme, terlibat dalam area rawan korupsi, dan penyalahgunaan obat terlarang. “Jadi kalau memang ada ASN yang diam-diam tertangkap tangan atau ada bukti yang kuat tidak hanya dari PPK tapi dari laporan masyarakat, laporan teman-teman pers, itu bisa diproses dalam sidang BAPEK," jelas Tjahjo.

Sanksi bagi ASN yang terlibat hal-hal diatas beragam. Mulai dari sanksi disiplin, turun pangkat, di-nonjob-kan, bahkan dipecat. “ASN harus tegak lurus terhadap apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Tugas ASN adalah bekerja secara produktif untuk melayani masyarakat dengan baik,” tutupnya.

Sumber: Kominfo.go.id

PANGKEP TV, Pangkajene - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Nomor : R-1947/KASN/7/2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN, merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Nomor Surat : 40/K.Bawaslu-SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal penerusan pelanggaran Hukum lainnya.

Oknum PNS tersebut merupakan Pegawai ASN dengan jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sabtu, 11 Juli 2020.

“ASN terbukti telah mengunggah gambar di Media Sosial (Facebook) yaitu ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rakerda salah satu Partai Politik yang di dalamnya terdapat foto salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Pangkep serta memberikan komentar pada postingan tersebut,” tulis di situs bawaslu.go.id.

Dikutip dari situs resmi Bawaslu Pangkep tersebut, setelah dianalisis unggahan tersebut bermuatan politis dan mengindikasikan keberpihakan kepada Bakal Calon Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

“Seorang Pegawai ASN / PNS harusnya mampu menahan diri untuk tidak menulis atau mengunggah foto yang terkesan bermuatan politis dan keberpihakan kepada Calon Kepala Daerah tertentu ke dalam Media Sosial. Karenanya Seorang ASN harus menjaga diri dari tindakan yang dapat merusak reputasi dan Integritas ASN yaitu bersikap Netral,” tulis situs resmi Bawaslu.go.id.

Berdasarkan Surat KASN Nomor : R-1947/KASN/7/2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN. KASN merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan terbuka dan menjatuhkan sanksi administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik terhadap ASN.

PANGKEP TV, Pangkajene - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi bagi dua Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Pangkep yang melakukan pelanggaran kode etik dan netralitas ASN.

Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/I/2020/11/1/2020 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor : 037/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020," tulis web pangkep.bawaslu.go.id. Minggu 10 Mei 2020.

Dua ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran terkait politik.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi sanksi bagi 2 (Dua) Oknum ASN di Kabupaten Pangkep berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/I/2020/11/1/2020 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor : 037/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020. Dimana kedua Oknum ASN tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS

Surat rekomendasi yang di keluarkan KASN tersebut merupakan tindak lanjut hasil kajian pelanggaran Dua Oknum ASN di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adapun Pemberian Sanksi ini dalam Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berikut Rekomendasi yang keluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia bagi kedua oknum ASN tersebut :

 

https://bawaslukabupatenpangkep.files.wordpress.com/2020/05/r-1123-rekomendasi-kasn-kab.-pangkep-a.n-drs.-h.-mustari-syam.-mm.pdf

 

 

https://bawaslukabupatenpangkep.files.wordpress.com/2020/05/r-1208-rekomendasi-kasn-kab.pangkep-a.n-andi-baso.pdf

 

sumber: https://pangkep.bawaslu.go.id/

Pangkep TV, JAKARTA - Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti selama wabah COVID-19 guna mencegah penyebaran lebih luas wabah tersebut.

"ASN memang mempunyai hak cuti. Tapi maaf, kali ini hak cuti itu sangat sangat dibatasi," kata Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit KemenPAN-RB Ir. Bambang D. Sumarsono dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Darurat (BNPB), Jakarta, Kamis (30/4).

Adapun pelarangan cuti bagi ASN selama COVID-19 itu diatur dalam ketentuan SE Nomor 46 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ASN dilarang mengajukan cuti. Sementara pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga dilarang untuk memberikan cuti bagi ASN.

Namun demikian, ada beberapa alasan yang dapat diajukan sebagai syarat sehingga permohonan cuti diizinkan. Di antara pengajuan cuti yang diperbolehkan adalah cuti melahirkan.

"Kalau mau melahirkan ya mau tidak mau (harus) diberi cuti," katanya.

Kemudian cuti berikutnya yang diizinkan adalah cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ASN tersebut mengalami sakit cukup parah.

Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa cuti alasan penting tersebut hanya terbatas bagi keluarga inti, yaitu bapak, ibu, saudara kandung, anak atau menantu yang mengalami sakit keras atau bahkan meninggal.

"Jadi itu saja. Seperti cuti menikah itu tidak ada dalam ketentuan ini," pungkasnya.

 

sumber berita : https://bnpb.go.id/berita/kemepanrb-asn-dilarang-mengajukan-cuti-selama-covid19

 Alamat  :  Dinas Kominfo Kab. Pangkep

 Email     :  pangkeptv@pangkepkab.go.id